Salah Jika RI Tidak Protes

Penyadapan Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional

Jumat, 8 November 2013
Politik | Uploader Didiet
Hari Ini : 0 Views, Keseluruhan : 299 Views

JAKARTA – Penyadapan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Australia jelas-jelas melanggar hukum internasional, sehingga bisa diajukan ke Mahkamah Internasional di Denhaag Belan da maupun sidang umum Dewan Keamanan PBB.

Sebab dalam suasana damai dilarang keras melakukan aksi spionase, mematamata, dan penyadapan demi memperoleh informasi secara ilegal dengan melakukan penyadapan antar sesama negara. ”Makanya Indonesia bisa membawa kasus penyadapan ini ke Mahkamah Internasional dan PBB, karena jelas ini bentuk pelanggaran hukum internasional.

Sebab antarnegara dilarang keras melakukan spionase dan pencurian informasi secara ilegal,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Tu bagus Hasanuddin, dalam peluncuran bu kunya yang berjudul ’Arsitektur Keamanan Nasional’ di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (7/11).

Dia mengatakan, penyadapan biasanya terbagi dalam tiga cara, yaitu melalui jaringan elektronik, melalui udara bebas dengan cara merekam gelombang suara yang melayang di udara, atau merekam suara di gedung-gedung atau restoran dari jarak jauh.

”Nah, untuk penyelesaian hukumnnya bisa dengan tiga cara juga, yaitu dibawa ke PBB, menggunakan jalur diplomasi, dan terakhir mengusir duta besar negara yang bersangkutan beserta semua staf diplomatnya,” tegas TB lagi. Menurut politisi PDIP ini, pemerintah RI dapat melakukan protes keras asalkan mengantungi berbagai bukti adanya penyadapan itu. Berbagaibukti tersebut, kata TB bisa diperoleh melalui Lembaga Sandi Negara serta menginvestigasinya ke sumber berita, yakni media Australia yang memberitakan adanya penyadapan tersebut.

”Soal dibawa tidaknya ke Mahkamah Internasional, mari kita tunggu sikap pemerintah,” tukasnya. Di lokasi yang sama, peneliti LIPI Jaleswari Pramowardani menegaskan, seharusnya untuk langkah awal pemerintah RI harus mengambil sikap tegas dengan mengajukan protes keras kepada pemerintah AS dan Australia. Sebab kalau diam saja, maka negara ini akan dianggap tak lazim oleh negara-negara lain.

”Seharusnya sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus menunjukkan ketidaksetujuannya atas penyadapan itu,” ujar Jaleswari. Menurutnya, saat ini harga diri bangsa ini ada di pundak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang semestinya menjaga penuh kewibawaan bangsa dan negara yang dipimpinnya. ”Martabat Indonesia diwakilkan kepada presiden.

Kalau negara kita tidak bersikap tegas maka akan menjadi aneh dipandang bangsa-bangsalain. Mereka akan bertanya-tanya, kok disadap diem aja ya?” katanya. Dia pun mengharapkan agar segenap bangsa ini bereaksi terhadap masalah penyadapan ini.

”Reaksinya misalnya memberi pernyataan agar didengar dunia internasional. Terus terang soal sadap menyadap memang hal lumrah dalam spionase, tapi yang dilakukan AS dan Ausie (Australia) ini sudah kebangetan,” pungkasnya. (ind)

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


4 × = 28

Irjen: Ada Sinyal Bagus Perubahan Penyelenggaraan Haji
Tanggal 24 July 2014

Hari Ini Pengisian 3.038 Sisa Kuota Nasional
Tanggal 21 July 2014

Pelunasan Haji Tahap Kedua Berakhir Hari Ini
Tanggal 17 July 2014

Hotel Calon Jemaah Haji di Makkah Sudah Siap
Tanggal 15 July 2014

Pelunasan Haji Tahap Kedua Dimulai Hari Ini
Tanggal 14 July 2014