Iklan Header 728 x 90 px

Iklan Banner 1 728 x 90 px

UMP Banten 2014 Naik Rp 155 Ribu

Aksi demo buruh di Cikarang, Kabupaten Bekasi berakhir ricuh dengan pengrusakan jendela kantor keamanan salah satu kawanan industri di sana. Sementara ratusan buruh dari berbagai serikat buruh berunjukrasa di depan kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Serang di Jalan Veteran,Kota Serang, kemarin (31/10) berjalan damai (foto kanan).

Aksi demo buruh di Cikarang, Kabupaten Bekasi berakhir ricuh dengan pengrusakan jendela kantor keamanan salah satu kawanan industri di sana. Sementara ratusan buruh dari berbagai serikat buruh berunjukrasa di depan kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Serang di Jalan Veteran,Kota Serang, kemarin (31/10) berjalan damai (foto kanan).

SERANG – Pemerintah Provinsi Banten melalui Gubernur Ratu Atut Chosiyah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten tahun 2014 sebesar Rp 1.325.000. Penetapan angka itu berdasarkan pengajuan dewan pengupahan yang juga hasil pleno lembaga tripartit itu sejak sepekan lalu.

Ketua Dewan Pengupahan yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Erik Syehabudin, Kamis (31/10) di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) mengatakan UMP 2014 yang diusulkan telah mendapatkan persetujuan dan ditandatangani Gubernur Banten. ”Tadi sudah ditandatangani usulan UMP tahun 2014 oleh Gubernur Banten.

Besok (hari ini, Red) akan disampaikan ke kabupaten/kota,” terangnya. Dia menjelaskan, UMP tahun 2014 yang telah ditetapkan dan disetujui Gubernur Banten, akan menjadi dasar penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2014. ”UMP ini akan ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota,” terangnya. Menanggapi aksi unjukrasa dan demonstrasi yang dilakukan oleh buruh di Provinsi Banten, Erik berharap gelombang aksi yang dilakukan kaum buruh tidak menganggu iklim investasi di provinsi ke-30 tersebut.

”Mudah-mudahan aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman yang tergabung dalam serikat dan gabungan buruh tidak menganggu investasi, maupun produksi perusahaan,” paparnya. Dalam kesempatan itu juga, Erik meminta perusahaan dan buruh menempuh jalur musyawarah atau bipatrit jika dalam perjalanan penetapan UMK 2014 terjadi kendala.

”Jangan sampai bipatrit dikesampingkan, karena fungsi bipatrit untuk mendapatkan satu kepahaman atau kesepakatan antara serikat pekerja dengan pengusaha,” ujarnya juga. Diketahui, penetapan dan persetujuan UMP Banten tahun 2014 sebesar Rp 1.325.000 lebih besar dari UMP sebelumnya yang hanya Rp 1.170.000.

Meski UMK Banten ditetapkan naik dari tahun sebelumnya, tapi ribuan buruh di sana tetap menggela aksi demonstrasi. Pasca melakukan konvoi dari kawasan Industri Cikande, ribuan buruh tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang menggelar aksi di depan Pendopo Bupati Serang sekitar pukul 11.00. Mereka membawa bendera masingmasing serikat buruh/serikat pekerja.

Seperti, Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Ribuan buruh menuntut agar sistem kontrak (outsourching) serta tenaga harian lepas dihapuskan.

Mereka juga meminta upah layak yakni naik 50 persen dari UMK sekarang Rp 2,08 juta per bulan, penegakan hukum terutama peningkatan peran pengawas ketenagakerjaan, dan peningkatan pelayanan Jamsostek dan mensosialisasikannya kepada kaum buruh. ”Tolak upah murah, tolak upah murah, tolak upah murah,” kata Sunarsih, salah satu perwakilan buruh wanita dari SPN Kabupaten Serang yang berorasi di atas mobil bak terbuka dengan menggunakan pengeras suara.

Meski demo diikuti ribuan buruh tapi berjalan tertib dan aman. Demo itu dikawal ketat oleh ratusan anggota Polri dan TNI. Pengawalan dilakukan di antaranya dengan memasang pagar kawat berduri mengelilingi Pendopo Kabu paten Serang. Polisi juga menyiagakan mobil water cannon dan anjing penghalau massa. (bud)

Berita Terkait:



Komentar

Iklan Kotakan 1 350 x 250

Iklan Artikel Atas 350 x 250

Update Terkini

Iklan Banner 2 728 x 90 px