Iklan Header 728 x 90 px

Iklan Banner 1 728 x 90 px

Ada Kendali Mutu

BPJS, Tarif Versi Terbaru

JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggunakan tarif INA-CBG’s (Indonesia Case Based Groups) versi terbaru yakni, versi 4.0 pada pola pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Versi itu mulai diberlakukan per 1 Januari 2014 lalu.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden No 111/2013 sebagai revisi dari Perpres No 12/2013 mengenai Jaminan Kesehatan. Seperti sebelumnya, INA-CGB’s versi 4.0 berdasarkan pada data-data dari rumah sakit.

Sesuai dengan regulasi, di dalam INA-CBG’s itu ada kendali mutu di dalamnya. ‘’Kendali mutu itu terkait baik dari profesi, akademisi, pakar, asosiasi, hingga dinas kesehatan,’’ jelas Direktur Pelayanan BPJS Kesehatan Fajriadinur di Jakarta, Rabu (8/1).

Diharapkan, lanjut dia, dengan pola pembayaran itu bisa mendorong efi siensi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Rerata tarif INA-CBG’s 2014 naik menjadi 29-54 persen dibandingkan 2013 (dalam pola Askes). ‘’Timpang antara RS tipe A, B, C, dan D memang sangat jauh pada INA-CBG’s 3.1, tetapi yang sekarang sudah diberikan solusi yaitu, kenaikan 29-54 persen.

Yang 54 persen adalah RS tipe D, sedangkan yang tipe A adalah 29 persen. Artinya apa? Disparitas RS tipe A, B, C, dan D itu semakin sempit,’’ tuturnya. Dijelaskan, tarif tersebut berbentuk paket yang mencakup seluruh komponen biaya rumah sakit berdasarkan penyakit yang diderita.

Di dalamnya mencakup jenis obat dan kelas perawatan bila harus menjalani rawat inap, berikut pengobatannya sampai dinyatakan sembuh. ‘’Dengan penerapan INA-CBG’s, RS akan memiliki peran terhadap ketersediaan pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan obat.

Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan merupakan salah satu komponen yang dibayarkan pada paket INA-CBG’s,’’ tambahnya. Tarif INA-CBG’s hampir tiap tahun mengalami pemutakhiran sesuai dengan perkembangan atau mengikuti laju inflasi.

INA-CBG’s 4.0 yang digunakan dalam pelaksanaan JKN dikelompokan dalam enam jenis RS yaitu, RS kelas D, C, B, dan A, serta RS Umum dan RS Khusus rujukan nasional. Tarif INA-CBG’s juga disusun berdasarkan perawatan kelas 1, 2, dan 3.

Implementasi INA-CBG’s pada JKN berguna dalam standardisasi tariff , sehingga lebih memberikan kepastian kepada pasien dan pihak RS. ‘’Perhitungan tarif pelayanan lebih objektif berdasarkan pada biaya sebenarnya. Melalui INA-CBG’s, diharapkan dapat meningkatkan mutu dan efesiensi rumah sakit,’’ harapnya.

Karena tarif paket itu mencakup seluruh komponen biaya RS yang berbasis pada data costing dan coding penyakit, yang mengacu pada International Classifi cation of Diseases (ICD) yang disusun WHO. Penggunaan ICD 10 untuk mendiagnosis 14.500 kode dan ICD 9 Chlinical Modifi cations yang mencakup 7.500 kode. Adapun tarif INA-CBG’s terdiri atas 1.077 kode CBG, yakni 789 rawat inap dan 288 rawat jalan dengan tiga tingkat keparahan.

‘’Di Indonesia, INA-CBG’s bukan sistem baru karena telah dibangun sejak 2006 oleh Kemenkes. Pada 2008, INA-CBG’s diimplementasikan dalam program Jamkesmas,’’ kata pengamat kesehatan Prof Hasbullah Th abrany di tempat terpisah, Rabu (8/1).

Menurutnya, dengan INA-CBG’s menguntungkan, karena pasien bisa mendapatkan kepastian biaya sesuai dengan diagnosa penyakit. Sampai 2013, jumlah pemberi pelayanan kesehatan Jamkesmas yang menggunakan INA-CBG’s meliputi 1.273 RS. (sic)

Berita Terkait:



Komentar

Iklan Kotakan 1 350 x 250

Iklan Artikel Atas 350 x 250

Update Terkini

Iklan Banner 2 728 x 90 px