Iklan Header 728 x 90 px

Iklan Banner 1 728 x 90 px

Tak Kantongi IMB, Ratusan Rumah Disegel Satpol PP

DISEGEL: Sejumlah warga melintasi segel yang diberikan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok pada ratusan rumah yang dibangun di Perumahan Taman Anyelir III Kecamatan Cilodong, kemarin (14/03). Penyegelan 400 rumah tipe 36 tersebut lantaran pengembang perumahan tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

DISEGEL: Sejumlah warga melintasi segel yang diberikan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok pada ratusan rumah yang dibangun di Perumahan Taman Anyelir III Kecamatan Cilodong, kemarin (14/03). Penyegelan 400 rumah tipe 36 tersebut lantaran pengembang perumahan tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

DEPOK – Sebanyak 400 rumah di Pe rumahan Taman Anyelir III, Keluruahan K alimulya, Depok, disegel petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Salpol PP) karena belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Jumat (14/3). Bahkan, perumahan yang dibangun PT Surya Inti Propetindo (SIP) dalam waktu dekat itu direncanakan akan dibongkar dengan alat berat. Sebelumnya, perwakilan komplek perumahan tersebut melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Bank BTN di Jalan Margonda Raya.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok, Wijayanto menegaskan, penyegelan ratusan hunian yang baru dibangun itu lantaran anak perusahaan Grand Depok City tersebut membangun secara ilegal. Penyegelan itu dilakukan karena pengembang hunian tersebut tidak pernah mengajukan IMB sebelum pembangunan dilaksanakan. ”Kesabaran kami sudah habis. Selama ini itikad kami menunggu pengurusan IMB tidak dilakukan. Ini juga karena adanya keluhan dari para konsumen yang sudah membeli rumah disana, tapi tak punya IMB,” kata Wijayanto kepada INDOPOS, kemarin.

Selain tak punya IMB, sambung Wija yanto, penyegelan itu lantaran bangunan tersebut juga melanggar lingkungan hidup. Yakni bangunan hunian yang berada dibagian belangkang menggerus daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung. Aliran das yang tergerus bangunan tersebut sebesar 15 meter, sehingga membuat aliran sungai yang melintasi Depok ke Jakarta itu menyempir menjadi 5 meter dari 20 meter.

”Sudah cukup banyak pelanggaran yang dilakukan perumahan ini. Dua pelanggaran itu sudah cukup membuktikan jika pengembangnya sangat nakal dan tidak mematuhi perda. Kemungkinan besar jika tak mau bekerja sama kami akan ratakan bangunan ilegal disana,” ungkap pria berkacamata tersebut. Tak hanya menyegel, kata Wijayanto, pihaknya pun telah melayangkan surat pemanggilan kepada PT Surya Inti Propetindo untuk segera mengurus IMB dan mengembalikan DAS yang tergerus itu.

Dan jika hal itu tidak dilaksanakan, maka Distarkim akan bertindak tegas. Mereka akan meratakan 400 rumah tersebut menggunakan alat berat dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Waktu yang diberikan ke pengembang untuk mengurus legalitas bangunan itu adalah 2 minggu sejak penyegelan dilakukan. ”Pasti kami ratakan jika tidak mengindah kan aturan. Ini demi legalitas dan keluarnya sertifikat tanah yang sudah dibeli warga.

Jadi persoalan itu tidak boleh diremehkan. Untuk pembongkaran kami akan kerahkan Satpol PP dan alat berat. Jadi kami mohon kerja sama pihak pengambang perumahan agar persoalan ini cepat diselesaikan,” imbuhnya. Menyikapi penyegelan, Ketua Paguyuban Taman Anyelir III Depok, Irdian menyambut baik dengan penyegelan yang dilakukan Distrakim. Akan tetapi, hal itu tidak akan bisa membuat 800 kepala keluarga mendapatkan sertifikat tanah dan bangunan yang sudah dibeli sejak 8 tahun silam. ”Ya belum terlalu senang, sebab jika diratakan rumah kami ikut kena juga dong.

Makanya kami minta Bank BTN nya itu diusut kenapa memberikan pinjaman sedangkan persayaratan pembangunan belum dikantongi. Silahkan saja disegel, tetapi sampai kapan hak kami dikembalikan, “tuturnya. Terpisah, Direktur PT Surya Inti Propetindo Hartono mengklaim, jika penyegelan yang dilakukan Disktarkim tersebut terlalu berlebihan. Terlebih sampai melaksanakan pembongkaran bangunan pun akan dilakukan. “Sebab, selama ini pengajuan pembuatan IMB yang diajukan pihaknya tidak mendapatkan jawaban.

Padahal, sebelum membangun hunian itu, lima kali pengajuan perizinan itu selalu ditolak, “ujarnya. Disinggung mengenai pelanggaran DAS, Hartono menyatakan selama ini mereka tidak menggerus aliran sungai. Namun, hanya melakukan penanaman pohon dipinggiran Ciliwung untuk penghijauan. Pihaknya berharap, persoalan tersebut tidak perlu dibesarbesarkan. ”Warga tidak usah takut kami tetap akan bertanggungjawab penuh. Kata siapa kami gerus DAS, ini hanya kami gunakan untuk jalur hijau. Intinya kami tidak lari dari tanggungjawan,” pungkasnya. (cok)

Berita Terkait:



Komentar

Iklan Kotakan 1 350 x 250

Iklan Artikel Atas 350 x 250

Update Terkini

Iklan Banner 2 728 x 90 px