SBY Tata Demokrat tanpa Anas
- Details
- Monday, 11 February 2013 11:28
- Written by Adityo
Jangan Sibuk Urus Parpol, Presiden Bukan Pekerjaan Sambilan
JAKARTA - Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono langsung tancap gas. Dua hari setelah memutuskan mengambil alih segala kewenangan strategis partai, termasuk yang dipegang Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum, seluruh pimpinan DPD se-Indonesia langsung dikumpulkan. ’’Didepan semua jajaran Majelis Tinggi minus Anas Urbaningrum, tadi malam (10/2), para pimpinan partai di tingkat provinsi itu diminta menandatangani pakta integritas.
Berisi 10 komitmen kader atas sejumlah hal. ’’Ketua umum PD yang juga wakil ketua Ma jelis Tinggi Pak Anas Urbaningrum berhalangan hadir, mengirim berita karena beliau sakit,’’ kata SBY di awal sambutannya sebelum penandatangan pakta integritas di kediaman Cikeas tadi malam. SBY menegaskan, kalau mantan ketua umum PB HMI itu telah diundang. ’’Dan sekali lagi, memang (Anas) berhalangan karena sakit,’’ tandas presiden RI itu.
Selain mengabarkan absennya Anas, di awal sambutannya, SBY juga sem pat menyinggung sejumlah ko mentar dan kritik yang dialamatkan pada dirinya beberapa waktu terakhir Khususnya, terkait keputusan mengambil alih kepemimpinan Demokrat pada posisi yang masih menjabat sebagai presiden. ’’Saya pastikan ke hadapan rak yat Indonesia, saya tidak m e lalaikan tugas saya menjalankan roda pemerintahan dan memimpin kehidupan bernegara,’’ tegas SBY.
Menurut dia, selama 8 tahun terakhir semenjak terpilih sebagai presiden pada 2004 lalu, pihaknya secara pribadi amat jarang mengikuti dan menjalankan aktivitas kepartaian. Kecuali, pada momen-momen tertentu semisal acara ulang tahun atau even khusus partai lainnya. SBY lantas menyinggung, status sejumlah presiden dan wakil presiden terdahulu.
Mulai Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Pre siden Megawati, hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla yang masih menjabat sebagai petinggi partai masing-masing saat menjabat. ’’Saya mendengar komentar negatif justru dari luar PD, yang mempertanyakan mengapa harus ada penyelamatan seperti ini. Tapi biarkanlah, dengan niat yang baik kami tetap bekerja menyelamatakan partai,’’ sindir SBY.
Berbeda dengan saat menyampaikan hasil rapat Majelis Tinggi pada 8 Februari 2013 lalu, pada kesempatan menyampaikan inti pertemuan de ngan para pimpinan DPD ter sebut, jajaran Majelis Tinggi semuanya turut mendampingi.
Mulai Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Sekretaris Dewan Pembina Jero Wacik, Waketum DPP Max Sopacua dan Jhonny Allen Marbun, Sekjen DPP Edhie Baskoro Yudhoyono, Direktur Eksekutif DPP Toto Riyanto. Mereka duduk berjejer mengapit SBY.
Sibuk Partai
Pengamat politik dari Universi tas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai langkah politik Su silo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kisruh internal Partai Demokrat (PD) semakin menambah ketidakpercayaan rakyat pada SBY selaku presiden. Sebab, presiden harusnya mengutamakan kepentingan rakyat, bukan malah sibuk urusan partai. “Pada saat masyarakat kurang percaya, seharusnya yang ditunjukkan SBY adalah kinerja, bukan malah sibuk ngurus partai.
Ini namanya mengecilkan dirinya sendiri,” kata Boni saat dihubungi di Jakarta, Minggu (10/2). Tak hanya itu, langkah SBY mengambil alih kendali DPP PD dari Anas Urbaningrum, juga bukanlah solusi cerdas. Sebab menurut Boni, langkah politik SBY justru semakin memperuncing perseteruan internal di PD.
Boni memperkirakan perpecahan di internal PD akan semakin terbuka pascapengambilalihan kepengurusan DPP PD. “Langkah itu telah memicu perpecahan partai karena pengambil-alihan partai oleh Ketua Majelis Tinggi tidak diatur dalam AD/ART Demokrat,” ulas Boni.
Seperti diketahui, pascakeluarnya hasil survei Saiful Mujani Re search and Consulting (SMRC), pekan lalu, kalangan pen diri dan pembina PD resah. Sebab, hasil survei itu me nunjukkan PD semakin terperosok dan hanya memiliki elektabilitas 8 persen. Ketua Umum PD, Anas Urbaningrum pun dituding sebagai biang kemerosotan elektabilitas partai binaan SBY tu. Terlebih lagi, sejumlah kader PD dijerat KPK karena korupsi.
Mantan Bendahara Umum PD, M Nazaruddin, selalu menyebut Anas sebagai orang yang mengatur proyekproyek APBN, terutama proyek Hambalang dan Wisma Atlet. Hingga akhirnya Jumat (8/2) lalu, SBY mengambil-alih urusan DPP PD dari Anas Urbaning rum dengan dalih demi upaya penyelamatan partai. SBY justru minta Anas fokus menghadapi proses hukum di KPK. Hal senada dikemukakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra.
’’Jabatan Presiden bukanlah pekerjaan sambilan. Presiden seharusnya fokus dalam mengelola negara dan pemerintahan dan bertanggung jawab ke pada seluruh rakyat Indonesia, bukan kepada anggota partai tertentu,’’ cetus dia. In dra menyatakan, terlalu banyak persoalan bangsa yang mesti dipikirkan dan dicarikan penyelesaiannya oleh Presiden. “Negara ini butuh konsentrasi penuh presiden.
Tanpa mengurusi partai saja SBY belum mampu menyelesaikan persolan bangsa yang carut marut. Apalagi jika disambil mengurus partai,” tandasnya. Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, langkah SBY itu bisa ditiru para menteri asal parpol, terutama yang men jabat ketua umum akan ikut-ikutan membenahi partainya lantaran mulai tahun ini semua parpol sudah mempersiapkan Pemilu 2014. (ris/pri/jpnn)
