PROGRAM wajib belajar 12 tahun akan dilaksanakan mulai 2013. Sejumlah kalangan di DKI menyambut baik jika kebijakan tersebut benar direalisasikan. Pakar Pendidikan, Arief Rahman, mengatakan, kebijakan yang diambil Pemprov DKI Jakarta yakni wajib belajar 12 tahun merupakan kebijakan yang luar biasa. “Kebijakan yang berpihak pada pendidikan adalah investasi jangka panjang.
Wajib belajar 12 tahun itu saya anggap luar biasa,” ujarnya, Selasa (21/2). Menurut Arief, pendidikan di Jakarta saat ini sangat dinikmati oleh warganya. Bahkan masyarakat yang strata ekonominya rendah juga mempu menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. “Anggaran untuk pendidikan di Jakarta saja mencapai 26,41 persen dari total APBD. Itu luar biasa,” katanya. Dengan anggaran yang besar tersebut, diharapkan Pemprov DKI Jakarta bisa menyelesaikan seluruh masalah pendidikan.
Masalah pendidikan sendiri ada empat, yakni kualitas, partisipasi, mutu guru, dan pemerataan. Sehingga yang diperoleh bukan hanya kuantitas tapi juga kualitasnya baik. Menurut Arief, tingkat kelulusan di Jakarta tinggi yakni mencapai 99,9 persen, hal itu harus ditindaklanjuti. “Kita tidak boleh puas dengan kuantitas tapi juga lihat kualitas,” katanya.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, yang mendapatkan Penganugerahan Education Community Award 2012 dari Forum Komunitas Pendidikan DKI Jakarta, menyatakan, penghargaan itu karena banyaknya kebijakan Pemprov DKI berpihak pada pendidikan. “Kami akan meningkatkan program pendidikan agar semakin baik,” katanya. Saat ini, kata Fauzi, pemerintah pusat baru menerapkan wajib belajar sembilan tahun hingga SMP.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2012 sebenarnya sudah cukup untuk membiayai rencana tersebut,” katanya. Dalam APBD 2012 anggaran DKI mencapai Rp 36,02 triliun atau meningkat 13,43 persen dibandingkan dengan APBD 2011 sebesar Rp 31,75 triliun. Pada 2013 nanti, APBD yang diperoleh dari pendapatan daerah ditargetkan dapat mencapai Rp 30,64 triliun.
Dengan demikian, kata Fauzi, anggaran pendapatan DKI lebih besar 14,14 persen dibandingkan dengan APBD 2011 sebesar Rp 26,84 triliun. “Artinya APBD kita cukup kuat untuk membiayai kebutuhan pelaksanaan program wajib belajar selama 12 tahun,” katanya. (wok)
| < Prev | Next > |
|---|