Evaluasi Reklame Liar ‘Masuk Angin’ Diduga Ada Kepentingan Cagub

INDIKASI pembiaran terhadap reklame liar atau ilegal di Jakarta semakin kuat. Apalagi muncul dugaan, keberadaan reklame liar bisa menjadi sumber pendapatan tak resmi untuk menggalang dana kampanye bagi incumbent dalam Pilkada DKI 2012. Kalangan politisi di Kebon Sirih berharap agar upaya penggalangan dana kampanye tidak dilakukan dengan cara-cara pemanfaatan kekuasaan.

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso menegaskan, sudah semestinya setiap kejanggalan yang terjadi di Jakarta menjadi sorotan publik. Terlebih dengan maraknya reklame liar di ibu kota. Tidak menutup kemungkinan terdapat celah pemanfaatan untuk kepentingan tertentu. Termasuk menjelang Pilkada 2012. Karena itu, politisi Partai Demokrat itu mendesak agar semua pihak terkait segera menuntaskan persoalan tersebut.

Pasalnya, sejak pertengahan Januari 2012, Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan evaluasi terhadap reklame liar. Sayangnya hingga kini tidak ada satupun hasil evaluasi yang dibuka ke publik. Hingga kini pun masih banyak dijumpai keberadaan reklame yang ditengarai tidak mengantongi izin dan membayar pajak. Indikasinya terlihat dari ketiadaan keterangan masa berlaku tayangan pada titik reklame.

Kalangan birokrasi pun terkesan menutupi persoalan itu. “Wajarlah bila ada dugaan dibiarkan dengan tujuan pengumpulan dana kampanye. Saya berharap tidak ada penyalahgunaan kekuasaan demi memenangkan Pilkada 2012,” tutur Santoso. Sementara Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta Arif Susilo ketika dikonfirmasi INDOPOS mengaku tidak mengetahui persoalan hasil evaluasi reklame liar.

Pengakuan itu sangat mengejutkan mengingat sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta secara terang-terangan menginstruksikan Dinas Pelayanan Pajak bersama Dinas Satpol PP untuk menertibkan reklame ilegal. Selain, dinas tersebut juga salah satu instansi yang berwenang dalam layanan birokrasi reklame. “Oh saya belum tahu,” tukasnya. (rul)