Guru Honorer Diajak Bahas RPP

JAKARTA – Perjuangan tak kenal lelah para guru honorer menemui titik terang. Hari ini sepuluh wakil guru honorer anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diundang dalam finalisasi rancangan peraturan pemerintah (RPP) pengangkatan guru honorer di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Ketua Umum PGRI Sulistyo mengatakan, ke sediaan Kemen PAN-RB mengajak perwakilan guru honorer untuk membahas finalisasi RPP harus disambut baik. Sebab, itulah kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Jika hari ini finalisasi RPP rampung, drafnya bisa dimasukkan ke sekretariat negara (setneg). Nah, selanjutnya RPP ini akan di bawa di forum rapat terbatas.

Rapat ini diikuti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemen PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Setneg. ’’Tidak perlu menunggu sampai April,’’ ujar Sulistyo. Sebelumnya memang sempat beredar kabar bahwa Kemen PAN-RB memasang tar get finalisasi RPP pengangkatan honorer April mendatang.

Hal itu tentu menambah panjang kegelisahan puluhan ribu tenaga ho norer di tanah air. Kondisi itu pula yang kemudian memicu para guru honorer menggelar demo di depan Istana Negara kemarin (20/2). Sulistyo mengungkapkan, aksi demonstrasi ribuan guru itu benar-benar dilakukan dalam kondisi terpaksa. Dia sejatinya mengimbau para guru untuk tidak turun ke jalan.

’’Tapi, upaya pengangkatan honorer ini sungguh kebangetan,’’ kata Sulistyo. Sebab, RPP ini sejatinya bisa disahkan pada 2009. Sulistyo menjelaskan, penghargaan pemerintah terhadap guru honorer sangat minim. Ironisnya, ada salah seorang menteri yang justru menyalahkan guru honorer. ’’Masak pantas ada menteri yang ngomong siapa suruh jadi honorer.

Sudah tahu gajinya Rp 200 ribu per bulan,’’ kata Sulistyo yang me wanti-wanti nama menteri yang bersang kutan tidak dikorankan. Menteri tadi, kata Sulistyo, juga menggun jing para guru honorer tidak memosisikan di ri layaknya buruh industri. Pada intinya, gu ru merupakan sebuah profesi. Jadi, para honorer tidak perlu menuntut upah layaknya bu ruh pabrik.

Aksi demo tersebut berakhir setelah perwa kilan mereka diterima oleh Menteri PANRB Azwar Abubakar, Sekretaris Kabinet (Ses kab) Dipo Alam, dan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha. Melihat sinyal positif ini, Sulistyo mengimbau para tenaga honorer di daerah untuk bersikap lebih berani. Salah satunya dengan tidak mau diperalat oleh oknum tertentu untuk me nyetor uang.

Dia menegaskan, pengang katan ini murni rencana negara dan tidak dipungut biaya. ’’Meski yang datang itu tim sukses bupati atau wali kota, jangan mau memberi uang,’’ ujarnya. Selama ini ada laporan dari sejumlah daerah bahwa honorer diminta Rp 40 juta untuk bisa ikut validasi dan verifikasi. Jika tidak menyetor upeti itu, nama mereka akan dicoret. (wan/c2/ca)