Sumsel Raih Piagam Akuntabilitas Kinerja

JAKARTA - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Alex Noerdin menerima Piagam Penghargaan berupa Piagam Akuntabilitas Kinerja 2011 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan-RB), yang diserahkan langsung Menpan-RB Azwar Abubakar, Selasa (21/2) di kantornya, Jakarta. Penghargaan serupa juga diterima beberapa provinsi di antaranya DKI jakarta, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau serta Daerah Istimewa Jogjakarta.

Menpan-RB Azwar Abubakar dalam sambutanya mengatakan, pemberian penghargaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada daerah sekaligus sebagai pendorong semangat bagi pemda untuk berbuat lebih baik lagi dengan tetap mengacu pada hasil yang berbasis kinerja.

”Target akuntabilitas kinerja yang baik pada 2014 dalam RPJMN ditetapkan sebesar 80 persen, sedangkan dari hasil evaluasi 2011 baru mencapai 37,33 persen ini artinya memerlukan perhatian dan upaya bersama untuk dapat memenuhi target dimaksud,” ujarnya. Untuk itu, Azwar berharap kepada jajaran pemda untuk bekerja lebih keras dan secara intensif dalam melakukan sosialisasi, fasilitasi serta bimbingan teknis dalam penerapan sistem AKIP, terutama bagi kabupaten/kota.

Selanjutnya, dia juga mengharapkan agar secepatnya dilakukan perbaikan dan pembenahan sebagaimana rekomendasi dalam laporan hasil evaluasi masing masing. Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi AKIP, yakni untuk mendorong Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah. Pada bagian lain, Azwar juga mengatakan, pihaknya menginginkan agar pelaksanaan reformasi birokrasi daerah lebih dipercepat.

Untuk itu seluruh provinsi akan menjadi pionir, sehingga setiap provinsi dijadikan pilot project, dan selanjutnya juga akan dipilih satu kabupaten dan satu kota sebagai pilot project. Dengan demikian, secara serentak akan ada 33 pemprov, 33 pemkab, dan 33 pemkot dapat melakukan reformasi birokrasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Azwar menambahkan, dengan pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan ada beberapa area perubahan di antaranya struktur organisasi yang sesuai fungsi, efisiensi anggaran, peningkatan pelayanan publik, termasuk perizinan yang efisien serta peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja.

"Jadi kalau bicara reformasi birokrasi, maka peningkatan dan penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dan dijalankan" ujarnya. Sementara itu, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin didampingi Staf Khusus Bidang Percepatan Pembangunan Emir Sanap mengatakan, apa yang dihasilkan hari ini merupakan hasil kerja keras seluruh komponen di Pemprov Sumsel, yang selanjutnya akan dijadikan pemacu ke depan untuk berbuat lebih baik. (rzy)