Pengusutan Sentuh Dua Menteri
SELAIN di kalangan DPR, indikasi transaksi mencurigakan juga menyenggol rekening menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Ketua PPATK Yusuf mengakui bahwa pihaknya kini mengusut ada tidaknya unsur pidana dalam transaksi tidak wajar tersebut. ”Apakah ada yang menyangkut menteri, kami sampai sekarang tidak pilih kasih. (Jawabannya) ada.
Cuma, apakah itu pidana atau tidak, ya lagi diverifi kasi,” ujar Yusuf. Pernyataan Yusuf tersebut menjawab pertanyaan yang diajukan anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo. Menurut Yusuf, setidaknya ada rekening dua menteri yang kini menjadi objek pengusutan PPATK. ”Tidak terlalu banyak, satu atau dua lah,” ujarnya. Hingga saat ini, PPATK belum menyimpulkan ada tidaknya aspek pidana dalam transaksi itu sehingga persoalan tersebut belum bisa disidik.
Bambang berusaha mengaitkan pernyataan Yusuf itu dengan kasus wisma atlet SEA Games. Uta manya, pengakuan terpidana ka sus wisma atlet Mindo Rosalina Manulang bahwa ada menteri yang meminta fee sebesar 8 per sen sebagai syarat Grup Permai mendapatkan proyek di kementeriannya.
Namun, Yusuf tidak mengomentari pernyataan Bambang. Bambang juga mempertanyakan apakah ada aliran dana Rp 100 miliar kepada politisi terten tu untuk proyek Hambalang. Yusuf menjawab bahwa pihaknya telah menyerahkan 23 laporan hasil analisis yang terkait dengan terdakwa M. Nazaruddin kepada KPK. ”Terkait Mister N, 10 LHA (la poran hasil analisis) menyangkut pribadi dan 13 menyangkut perusahaan,” ujar Yusuf.
Di antara laporan hasil ana lisis itu, papar Yusuf, ada jumlah nya yang mencapai Rp 100 miliar. Namun, dia tidak mengetahui apakah dana itu digunakan untuk proyek wisma atlet atau tidak. Tugas KPK menyelidiki apa kah itu terkait dengan wisma atlet atau tidak. PPATK, lanjut Yusuf, juga membantu KPK menuntaskan kasus wisma atlet yang menye ret Naza ruddin.
Sebanyak 20 laporan transaksi mencurigak an yang terkait dengan kasus ter sebut telah diserahkan kepada KPK. Laporan itu sudah terkait dengan individu Nazaruddin dan perusahaannya. ”Kami men datangi, mendorong, dan memberikan advis. Kalau KPK butuh ahli, kami siapkan. Laporan hasil analisis sudah kami berikan,” terang dia. (bay/ pri/dim/c11/agm)
| < Prev | Next > |
|---|