2.000 Transaksi Legislator Tak Wajar

PPATK: Isi Rekening Tidak Cerminkan Anggota DPR

JAKARTA – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Pusat Pelaporan dan Ana lisis Tran saksi Keuang an (PPATK) di warnai sedikit ketegangan. Se bab, PPATK dianggap menu tupnu tupi penelusuran ter ha dap lebih dari 2.000 transaksi men curigakan terkait anggota DPR. Mengapa sampai muncul anggap an itu? Pada halaman 21 jawaban resmi PPATK, terdapat tiga baris tulisan yang distabilo hitam, namun ma sih bisa terbaca.

Kalimat itu berbunyi: Saat ini PPATK se dang melakukan proses atas lebih dari 2.000 laporan terkait dengan anggota DPR di mana ma yoritas transaksi dilakukan oleh anggota Banggar DPR. Informasi tersebut membuat gu sar Komisi III DPR terhadap Ketua PPATK M. Yusuf. Se jumlah anggota komisi III langsung mempertanyakan. Mulai Benny K. Harman (ketua komisi III), Mar tin Hutabarat (Fraksi Partai Ge rindra), dan Aboebakar (Frak si PKS).

’’Kenapa rekening anggota dewan yang mayoritas anggota banggar dihapus? Ada tekanan tidak?’’ ujar Benny dalam rapat di gedung DPR kemarin (20/2). Martin juga meminta PPATK trans paran. ’’Jangan sampai ada salah sangka,’’ tegasnya. Yusuf mengakui, PPATK tengah menganalisis lebih da ri 2.000 transaksi terkait an g gota DPR. Sebagian besar me nyangkut badan anggaran (banggar). Pencoretan dengan stabilo tebal itu tidak bermaksud PPATK tidak ingin transparan, tapi ka rena transaksi itu masih dianalisis.

Belum tentu juga transaksi yang terjadi tersebut melanggar hukum. ’’Kami tidak pernah tidak punya semangat untuk tidak transparan. Itu berdosa. Kenapa kami coret? Pertanyaan (laporan) di komisi III ini adalah hasil analisis, sedangkan ini (transaksi anggota DPR) masih diproses,’’ ungkap Yusuf. Setelah RDP, Yusuf me nyata kan, sekitar 2.000 transaksi itu sementara masih dianggap me nyimpang dari profi l anggota DPR. Meski demikian, be lum ditemukan indikasi pelang garan pidana, sehingga ma sih perlu dianalisis.

’’Baru me nyimpang dari profilnya. Nggak wajar saja dia punya uang sebesar itu,’’ ujarnya. Saat ditanya total nominalnya, Yu suf tidak mau menyebutkan. ’’Berapa banyak, saya nggak hafal. Sebab, ini bicara transaksi keuangan,’’ katanya. Dia memastikan, PPATK tidak men dapat tekanan dalam meng - usut transaksi bermasalah tersebut.

Sebab, inisiatif pengusutan juga berasal dari PPATK. ’’Kami akan bekerja sesuai undangundang,’’ tegasnya. Di depan anggota DPR, PPATK juga memaparkan temuan transaksi mencurigakan hingga Januari 2012. Untuk PNS, ada 707 rekening dengan transaksi mencurigakan. Dari segi umur, pa ling banyak ditemukan pada PNS berusia lebih dari 45 tahun (474 transaksi). Untuk usia kurang dari 45 tahun, ada 233 transaksi.

Sementara itu, untuk pe ja bat Polri, ada 89 laporan; ke jaksaan (12 laporan); ha kim (17 laporan); Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) satu laporan; dan legislatif (65 laporan). ’’Yang diproses penegak hukum ada 119 hasil analisis,’’ kata Yusuf. Mengomentari adanya rekening mencurigakan milik salah seorang pegawai KPK, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai sudah ada alasan bagi Ketua KPK Abraham Samad untuk melakukan bersihbersih di internal KPK.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi membantah tudingan PPATK yang menyebut ada transaksi panas pada bendahara KPK. Menurut dia, KPK su dah meminta konfi rmasi dari yang bersangkutan. Se te lah melakukan pengecekan, ter nyata apa yang ditudingkan PPATK tidak benar. ’’Bukan re kening, tapi valas,’’ katanya. Maksudnya, bendahara tersebut memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penukaran mata uang.

Penukaran itu bukan untuk kepentingan pribadi sang bendahara. Ketika ada penukaran sangat banyak yang men - capai Rp 100 juta, secara oto matis pihak money changer akan melapor ke PPATK. Uang-uang yang ditukar tersebut biasanya didapat dari hasil sitaan instansi pimpinan Abraham Samad tersebut. Termasuk keperluan KPK kalau ada dinas ke luar negeri. Nah, transaksi penukaran uang itulah yang rupanya tercatat di PPATK. (pri/ bay/dim/c5/agm)