Anggaran Kementerian Masih Tersisa Rp 290 Triliun
- Details
- Monday, 24 December 2012 08:46
- Written by Bowo
JAKARTA – Realisasi anggaran kementerian 2012 ternyata belum 100 persen. Anggaran itu rupanya masih masih tersisa sekitar Rp 290 triliun. Sementara untuk belanja seluruh kementerian, berdasarkan data yang diperoleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencapai Rp 29 triliun per hari.
"Dengan sisa jumlah kerja yang efektif sejak 1-15 Desember 2012, pemerintah membelanjakan anggaran sebesar Rp 29 triliun setiap harinya. Sangat sulit dibayangkan bagaimana menghabiskan anggaran sebesar itu dalam sehari agar dapat mencapai target realisasi anggaran," kata Koordinator Riset Seknas FITRA, Maulana di Kantor Seknas Fitra Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu (23/12).
Menurut dia, angka itu diperoleh dengan mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dimana realisasi belanja pemerintah pusat per 30 November 2012 baru mencapai Rp 778,9 triliun atau 72,8 persen dari APBNP pemerintah pusat sebesar Rp 1,069 triliun. Dengan demikian masih terdapat anggaran sebesar Rp 290 triliun yang belum direalisasikan pada tahun 2012," ucapnya.
"Tidak mengherankan jika di bulan Desember ini banyak sekali iklan layanan masyarakat yang dibuat-buat oleh kementerian dan kualitas belanja menjadi sulit dikontrol," ucapnya.
"Kesemuanya itu patut dipertanyakan dan pemerintah harus bertanggungjawab kepada publik karena anggaran yang digunakan tersebut bersumber dari pajak rakyat, melalui pajak penghasilan, pajak bumi, dan bangunan, serta pajak-pajak lainnya," lanjut Maulana.
FITRA menilai bahwa political will presiden untuk memperbaiki tata kelola anggaran gagal dijalankan oleh birokrat di kementerian. "Oleh karenanya FITRA menuntut pemerintah agar memangkas remunerasi dan tunjangan jabatan para birokrat kuasa pengguna anggaran di seluruh kementerian yang gagal mencapai target realisasi anggaran," jelasnya.
"Percuma saja mereka diberikan remunerasi dan tunjangan jabatan kalau tidak bisa melaksanakan program dan kegiatan secara baik, karena hal itu akan merugikan rakyat khusunya kepada program-program yang memberi manfaat langsung bagi rakyat," pungkas Maulana. (yay)
