JAKARTA – Permasalah kehutanan saat ini dan masa mendatang semakin kompleks, ditandai dengan banyaknya konflik lahan. Pemecahan atas masalah konflik ini tidak cukup hanya dengan analisis, tetapi juga kepekaan terhadap rasa keadilan. ”Konflik-konflik ini luar biasa. Kita harus memiliki pemahaman baru, yaitu rasa keadilan. Kadang kita melupakan hal kecil yang penting ini,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan saat membuka pelatihan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan di kantor Kemenhut, Jakarta, kemarin (2/2).
Pelatihan ini diikuti 88 pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenhut. Di bidang kehutanan, lanjut dia, ketidakadilan itu terjadi dalam penguasaan lahan. Ada kalangan yang mendapat izin pengelolaan hutan sangat luas, ada yang sedikit, dan banyak sekali yang tidak mendapatkan bagian sama sekali. ”Hal seperti ini yang menimbulkan rasa ketidakadilan.
Mungkin dulu kebijakan seperti itu tepat, tapi sekarang kita harus mengubahnya,” kata menteri dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Zulkifli mengungkapkan, pemerintah memiliki perhatian besar terhadap konflik-konflik lahan yang mengemuka belakangan ini. Belum lama ini rapat yang dipimpin Menko Ekonomi Hatta Rajasa, dan diikuti jajaran menteri di bidang Polhukam dan Kesra, membahas isu-isu penting di masyarakat yang berkaitan dengan ketidakadilan, yaitu perburuhan dan konflik lahan.
Ia melanjutkan, konflik lahan terjadi salah satunya disebabkan tumpang tindih perizinan. Sering terjadi di satu lahan terdapat dua sampai tiga izin. Ada pula tumbang tindih kawasan hutan dengan perkebunan. ”Biasanya masing-masing pihak yang bersengketa mengerahkan massa, sehingga terjadi konflik di masyarakat,” kata Zulkifli. Menhut juga mengeluhkan minimnya pemahaman kepala daerah atas peraturan perundang-undangan terkait perizinan lahan.
Ketika ada permasalahan terkait izin yang dikeluarkan, terjadi saling lempar tanggung jawab antara bupati, gubernur dan pemerintah pusat. Tapi sebetulnya, kata Zulkifli, kalau masalah itu hanya terkait peraturan, Kemenhut bisa diatasi. Repotnya sekarang ini tak jarang ada campur tangan politik dalam konflik lahan. ”Tapi kita tidak boleh patah semangat, terus cari solusi terbaik,” pinta Menhut. (dri)
| < Prev | Next > |
|---|