Selasa, 16 Januari 2018 02:36 WIB

Headline

Harga Beras Meroket, Pemerintah Gagal Wujudkan Kedaulatan Pangan

Editor: Wahyu Sakti Awan

KETERSEDIAAN BERAS : Karyawan mengangkut beras di Pasar Cipinang Jakarta. Harga beras di sejumlah daerah kini mengalami kenaikan. Foto : TONI SUHARTONO/INDOPOS.

INDOPOS.CO.ID - Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan, pemerintahan Joko Widodo gagal mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk itu menurutnya, Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi kementerian dan lembaga yang tak berhasil wujudkan kedaulatan pangan.

Hal ini disampaikan Henry secara tegas lantaran harga beras di berbagai wilayah telah melambung tinggi. Selain itu pemerintah juga telah melakukan impor beras sebesar 500 ribu ton yang disinyalir telah dijadikan bisnis besar.

"Tentu kita masih ingat janji Mentan (Menteri Pertanian) Amran Sulaiman yang siap mundur apabila Indonesia gagal swasembada pangan. Nah ini kita impor 500 ribu ton beras berarti kan gagal swasembada," kata Henry kepada INDOPOS di Jakarta, Jumat (12/01).

Katanya, impor ini menunjukkan Kementerian Pertanian (Kementan) telah gagal mewujudkan Nawacita pemerintahan Jokowi – JK.

"Kementan harus dipimpin oleh menteri yang sanggup menjalankan semangat kedaulatan pangan yang tercantum dalam Nawacita, Menteri yang sekarang terbukti sudah gagal," sambungnya.

Henry melanjutkan, kenaikan harga beras kali ini merugikan petani dan konsumen sekaligus. "Petani padi sendiri juga adalah konsumen yang membeli beras dengan harga yang tinggi, "ungkapnya.

Menurut Henry, dengan melakukan impor beras maka petani akan sangat dirugikan yang membuat petani tak punya patokan untuk berproduksi maupun dalam harga.

"Harusnya pemerintah Indonesia punya kebijakan yang ajeg, yang permanen. Impor beras ini langgar UU Pangan No.18/2012. Ini juga menunjukkan data Kementan – yang katanya surplus beras – tidak benar karena data produksi beras bukan dari BPS melainkan Kementan sendiri," pungkasnya. (jaa)

Berita Terkait

Rencana Impor Beras Sudah Lama?

Indobisnis

Batalkan Impor Beras

Headline