Selasa, 16 Januari 2018 02:35 WIB

Headline

Impor Beras, Petani Bakal Dirugikan

Editor:

OPERASI PASAR-Seorang pekerja Perum Bulog Panaikang II, Makassar, Sulawesi Selatan melakukan bongkar muat, Jumat (12/1).

INDOPOS.CO.ID - Keputusan pemerintah mengimpor 500 ribu ton beras menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) bukan tanpa alasan. Langkah itu diambil demi memastikan ketersediaan stok beras dan harga yang stabil. Sehingga, baik konsumen tidak protes karena harga mahal, namun petani tidak sampai dirugikan akibat harga terlalu murah.

JK menuturkan, pada dasarnya beras di Indonesia sudah memiliki harga patokan. Bila harga beras melebihi patokan yang ditetapkan, maka Bulog akan mengeluarkan persediaan di gudang untuk dijual sesuai harga patokan. Sehingga, harga beras di pasaran bisa turun kembali sesuai harga patokan.

Persoalannya, saat ini stok sedang berkurang. ’’Karena stoknya sekarang kurang, maka impor dulu baru dijual,’’ terang JK usai pengukuhan pengurus Dewan Masjid di Masjid Istiqlal Jakarta, Jumat (12/1). Diharapkan, gelontoran beras mampu membuat harga beras yang sempat naik hingga Rp 2.000 per kg bisa normal, sembari menunggu masa panen yang dimulai Februari mendatang.

Saat panen raya mendatang, persediaan beras akan melimpah. Di situ, lanjut JK, Bulog juga punya peran agar harga di tingkat petani tidak jatuh. ’’Kalau turun harga, maka dia (Bulog, Red) membeli supaya naik harga (beras, Red),’’ tuturnya. Dengan sistem yang dijalankan Bulog, maka harga beras akan stabil.

Karena itu, petani tidak perlu khawatir dengan kebijakan impor tersebut. ’’Yakinlah kalau dia produksi banyak, pasti dibeli oleh Bulog,’’ tambahnya. Sehingga, keuntungan yang didapat petani tetap terjaga meskipun stok melimpah mulai bulan depan.

Sementara itu, salah seorang pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang Elvis Alexander mengaku tidak berpatokan pada satu daerah dalam mengamankan stok beras dagangannya. ’’Kami masih punya banyak tempat yang bisa diambil, termasuk Sulawesi Selatan,’’ tuturnya.

Bagi dia, yang terpenting ketika konsumen bertanya, dia bisa memastikan stok ada. Soal harga, dalam kondisi seperti saat ini bisa dinegosiasikan agar pelanggan juga bisa memahami.

Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi menuturkan, pihaknya akan terus berupaya mengamankan stok di Pasar Induk Beras Cipinang. Beberapa hari terakhir, stok beras per hari antara 31-33 ribu ton per hari. Turun dibandingkan Akhir Desember lalu yang masih di kisaran 35 ribu ton per hari. Namun, masih tergolong aman. Mengingat, standar stok aman di Cipinang antara 25-30 ribu ton per hari. ’’Dari manapun kami masukkan ke PIBC,’’ terangnya.

Selain dari Bulog, PIBC juga mendatangkan stok dari Jateng, Karawang, hingga Sulawesi Selatan. Meski demikian, dalam kondisi saat ini, Bulog menjadi pemasok utama dengan persentase sekitar 35 persen. Dalam kondisi normal, pasokan dari Bulog biasanya di bawah 10 persen.

Di lain pihak, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) gagal mewujudkan kedaulatan pangan. Untuk itu, Presiden Jokowi harus segera mengevaluasi kementerian dan lembaga yang tak berhasil wujudkan kedaulatan pangan.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan impor beras sebesar 500 ribu ton yang disinyalir telah dijadikan bisnis besar. "Tentu kita masih ingat janji Mentan (Menteri Pertanian) Amran Sulaiman yang siap mundur apabila Indonesia gagal swasembada pangan. Nah ini kita impor 500 ribu ton beras berarti kan gagal swasembada," tandasnya kepada INDOPOS di Jakarta, Jumat (12/1).

Kata Henry, impor ini menunjukkan Kementerian Pertanian (Kementan) telah gagal mewujudkan Nawacita pemerintahan Jokowi –JK. "Kementan harus dipimpin oleh menteri yang sanggup menjalankan semangat kedaulatan pangan yang tercantum dalam Nawacita, menteri yang sekarang terbukti sudah gagal," tandasnya.

Henry melanjutkan, kenaikan harga beras kali ini merugikan petani dan konsumen sekaligus. "Petani padi sendiri juga adalah konsumen yang membeli beras dengan harga yang tinggi, "ungkapnya.

Menurut dia, dengan melakukan impor beras, maka petani akan sangat dirugikan yang membuat petani tak punya patokan untuk berproduksi maupun dalam harga. "Harusnya pemerintah Indonesia punya kebijakan yang ajeg, yang permanen. Impor beras ini langgar UU Pangan No 18/2012. Ini juga menunjukkan data Kementan (yang katanya surplus beras, Red)  tidak benar karena data produksi beras bukan dari BPS melainkan Kementan sendiri," pungkasnya.

Sementara merespon kecenderungan meningkatnya harga beras akhir-akhir ini, dan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memenuhi kebutuhan pangan berkualitas dengan harga terjangkau, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) bekerja sama dengan pemerintah daerah  di empat provinsi antara lain DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat dan D.I. Jogjakarta mengadakan bazar beras pada Jumat, (12/1) dan Sabtu (13/1).

"Bazar pangan ini kita lakukan serentak di empat provinsi dengan tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat membeli beras dan komoditi lain dengan harga terjangkau," kata Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi.

Khusus harga beras yang dijual adalah beras medium dengan harga Rp 8.800/kg yang dijual Toko Tani Indonesia (TTI) di empat provinsi tersebut. Komoditi lain yang dijual di antaranya Bawang Merah Rp 18.000/kg, Minyak Goreng Rp 11.000/kg, Gula Pasir Rp 12.000/kg.

Untuk DKI Jakarta, bazar pangan yang dibuka mulai pukul 08.00 WIB akan dilakukan dengan menggunakan mobil TTI di 11 titik penjualan yaitu, Pasar Pondok Labu, Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Kelurahan Balekambang, Kecamatan Mampang, Pasar Warung Buncit, Pasar Cipinang Melayu, Kelurahan Cilandak Timur, Kelurahan Ragunan, Pasar Cijantung, Pasar Kramat Jati, dan Kec Tebet. (byu/jaa)

 

Berita Terkait

Batalkan Impor Beras

Headline

Ikuti Imbauan Presiden, Perkuat Industri Pertahanan

Nasional

Ikuti Imbauan Presiden, Perkuat Industri Pertahanan

Nasional

Wagub Sandi Tinjau Jakgrosir Kramat Jati

Jakarta Raya

Pangan Masih Impor, Indonesia Masih Terjajah

Nasional