Kamis, 26 April 2018 08:46 WIB
citraland

Hukum

MAKI Minta KPK Tindaklanjuti Putusan Pengadilan soal Boediono

Redaktur: Ali Rahman

Koordinator MAKI bersama anak dan istri Budi Mulya saat mendatangi Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selata, Kamis (12/4) Foto: Emanuel Liu/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus segera menindaklanjuti putusan praperadilan yang telah dikabulkan oleh pengadilan Negeri Jakarrta Selatan beberapa hari lalu.

“Saya kesini untuk menyampaikan surat permintaan untuk dilaksanakan putusan itu. Saya lampiri putusan praperadilan yang telah dikabulkan oleh pengadilan negeri,” jelas Boyamin di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (12/4). Turut hadir bersama Boyamin, Anne Mulya (istri Budi Mulya, red) dan Nadia Mulya (anak Budi Mulya, red).

Kedatangan mereka adalah untuk meminta keadilan kepada KPK dan segera menindaklanjuti putusan praperadilan yang telah dikabulkan oleh pengadilan beberapa waktu lalu.

“Saya pribadi memberikan tenggat waktu tiga bulan. Apabila belum, maka saya akan mengambil opsi untuk menggugat praperadilan lagi dengan ganti rugi. Jadi apabila ganti rugi Century sebesar Rp 8 triliun, nanti saya minta potong jadi pimpinan KPK 10 persen untuk ganti rugi hingga pensiun nanti,” tegasnya.

Sebelumnya PN Jaksel mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Salah satu putusannya yakni meminta KPK mentersangkakan Boediono berserta sejumlah orang lainnya yakni Muliaman Darmansyah Hadad, Hartadi, Miranda Gultom, dan Raden Pardede.

PN Jaksel memerintahkan KPK untuk mentersangkakan Boediono yang saat itu menjabat gubernur Bank Indonesia. Ia dinilai bertanggungjawab dalam Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Hakim praperadilan pada PN Jaksel sebelumnya memerintahkan KPK melakukan penyidikan lanjutan atas kasus skandal Bank Century. Hakim memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru, yakni sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia, termasuk mantan Gubernur BI Boediono.

"Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannnya kepada kepolisian dan/atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," kata hakim Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan sebagaimana diterangkan pejabat Humas PN Jaksel Achmad Guntur di kantornya, Selasa (10/4). (nue)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #kasus-bank-century #boediono 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi