Kamis, 26 April 2018 08:47 WIB
citraland

Nasional

Fasilitas Kesehatan Wajib Laksanakan Program Keselamatan Pasien

Redaktur: Ali Rahman

Menko PMK Puan Maharani pada pertemuan tingkat Menteri ke 3 tentang Keselamatan Pasien di Tokyo, Jepang, Sabtu (14/4) pekan lalu.

INDOPOS.CO.ID - Menko PMK, Puan Maharani mengatakan, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang (UU) Rumah Sakit yang mewajibkan fasilitas kesehatan untuk melaksanakan program keselamatan pasien sejak 2009 lalu.

Itu disampaikan Menko PMK pada pertemuan tingkat Menteri ke 3 tentang Keselamatan Pasien di Tokyo, Jepang, Sabtu (14/4) pekan lalu. Dikatakannya, negara-negara anggota SEARO WHO telah mendukung Deklarasi Jakarta tentang Keselamatan Pasien 2007 lalu.

“Tidak boleh ada pasien menderita cedera saat menerima perawatan di rumah sakit,” katanya.

The 3rd Global Ministerial Summit on Patient Safety merupakan forum global di tingkat menteri. Forum itu tempat membahas tentang keselamatan pasien dalam perawatan kesehatan.

“Di situ merupakan ajang bertukar pengalaman dari beberapa negara dalam mengatasi keselamatan pasien,” sebutnya.

Pada pertemuan yang dihadiri peserta dari 44 negara yang terdiri dari Presiden Swiss, 15 menteri perwakilan negara, delapan organisasi internasional itu, Menko PMK mendapat kehormatan menyampaikan pandangan Pemerintah Indonesia tentang keselamatan pasien. Itu disampaikan setelah tuan rumah, Jepang.

Dijelaskannya, untuk menjamin keselamatan pasien, Pemerintah Indonesia membentuk komite nasional dan mengembangkan beberapa strategi. Di antaranya menetapkan prioritas pencegahan dan pengendalian infeksi pada pelayanan kesehatan.

Selain itu, Puan juga menyampaikan soal penerapan daftar pemeriksaan keselamatan bedah dari WHO. Itu untuk memastikan pasien ditangani sesuai SOP dan mengembangkan pedoman penanganan area spesifik yang memiliki risiko tinggi.

“Kami mengharapkan rumah sakit diakreditasi setiap tiga tahun guna meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien melalui pendekatan manajemen risiko,” harapnya.

Diakhir pidatonya, Menko PMK menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menyediakan akses pelayanan kesehatan berkualitas. Itu untuk mencapai Cakupan Kesehatan Universal tahun 2019.

Sejalan dengan Global UHC 2030, saat ini Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia telah mencapai 74 persen penduduk atau lebih dari 195 juta jiwa. Menko PMK juga berharap Deklarasi Tokyo tentang keselamatan pasien itu dapat mendorong perubahan sistem dan praktek pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan, edukasi, kolaborasi pemerintah dan swasta.

“Intinya, keselamatan pasien dan UHC dapat tercapai secara efektif,” pungkasnya. (iwk)


TOPIK BERITA TERKAIT: #kemenko-pmk #kesehatan 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi