Sabtu, 26 Mei 2018 04:56 WIB
citraland

Nasional

Wow, Pemerintah Tombok JKN Total Rp 15,4 Triliun

Redaktur: Dani Tri Wahyudi

Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kanan) dan Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso.

INDOPOS.CO.ID - BPJS Kesehatan masih belum mencapai jumlah pendapatan iuran yang ideal dari peserta. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus tombok untuk menutup pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tak tanggung-tanggung, dalam tiga tahun terakhir pemerintah merogoh kocek lebih dari Rp 15,4 triliun untuk tombok JKN.

Rinciannya, pemerintah memberikan suntikan dana kepada BPJS Kesehatan tahun 2014 sebesar Rp 5 triliun, tahun 2016 Rp 6,8 triliun, dan 2017 Rp 3,6 triliun. Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengakui, salah satu faktor terjadinya mismatch karena penetapan iuran JKN oleh pemerintah belum ideal sesuai hitungan aktuaria Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Sebagai contoh DJSN menghitung untuk penerima bantuan iuran (PBI) Rp 36 ribu tetapi pemerintah menetapkan Rp 23 ribu. Golongan peserta bukan penerima upah (PBPU) Kelas II idealnya Rp 63 ribu tetapi ditetapkan Rp 51 ribu. Kelas III PBPU idealnya Rp 53 ribu tetapi detetapkan Rp 25.500. ”Salah satu pertimbangan pemerintah tidak menaikkan iuran karena tidak ingin membebani masyarakat. Itu melihat dari kondisi ekonomi yang memang belum memungkinkan,” ujar Fachmi dalam acara Public Expose Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program Tahun 2017 di Jakarta, Rabu (16/05).

Waktu itu pemerintah memiliki tiga opsi untuk mengatasi mismatched tersebut yang diatur dalam PP 87/2013. Opsi pertama menaikkan iuran namun tidak dilakukan. Opsi kedua, mengurangi manfaat pelayanan kesehatan, ini juga tidak menjadi pilihan. Maka pemerintah menggunakan opsi ketiga, yakni menyuntikkan dana tambahan untuk mengatasi defisit. 

”Hal ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk menghadirkan negara dalam memberikan jaminan kesehatan bagi rakyatnya,” ungkapnya. Kendati masih defisit, namun dari sisi pelaporan keuangan BPJS Kesehatan Tahun ini, BPJS Kesehatan kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang sekarang dikenal dengan istilah Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).

Predikat tersebut yang ke-26 jika dihitung sejak periode PT Askes (Persero).  Fachmi menyebut takuntan publik yang mengaudit, Mirawati Sensi Idris (MSI) yang berafiliasi dengan Moore Stephens International Limited, menilai laporan keuangan Dana Jaminan Sosial dan BPJS Kesehatan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Jumlah pendapatan iuran JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan tahun 2017 mencapai 74,25 triliun rupiah. Jika diakumulasikan sepanjang 4 tahun, maka total iuran JKN-KIS mencapai 235,06 triliun rupiah. Saat ini ada 12.606 kantor cabang dan 59.937 unit ATM bank mitra BPJS Kesehatan (Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) yang siap melayani pembayaran iuran peserta JKN-KIS. Peserta JKN-KIS juga bisa membayar iurannya melalui internet banking, sms banking, mesin EDC, autodebet, mobile banking, jaringan minimarket, Kader JKN, Kantor Pos, Pegadaian, aplikasi Go-Jek, Pay Tren, dan sebagainya.

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso mengatakan, dalam waktu dekat pembayaran iuran bisa dilakukan dengan fasilitas e-wallet menggunakan aplikasi JKN mobile. ”Kami BPJS Kesehatan menerima pembayaran iuran tapi tidak bisa mengelola e-wallet. Nantinya di JKN Mobile akan dilengkapi fasilitas yang terkoneksi dengan e-wallet perbankan yang bekerja sama,” cetusnya.(dni) 

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #bpjs-kesehatan 

Berita Terkait

IKLAN