Sabtu, 26 Mei 2018 05:10 WIB
citraland

News in Depth

Jangan Sembrono Kelola Utang

Redaktur:

Ilustrasi.

INDOPOS.CO.ID – Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, perkembangan utang luar negeri secara keseluruhan tumbuh melambat dibanding sebelumnya. Kenaikan utang luar negeri di sektor publik dalam tahap yang mengkhawatirkan.

''Ketika utang luar negeri swasta hanya tumbuh 9,4 persen secara tahunan, utang luar negeri sektor publik yang terdiri dari pemerintah dan bank sentral tercatat naik hampir 12 persen. Selain itu, jika dibandingkan indikator sektor riil seperti pelemahan konsumsi masyarakat, defisit perdagangan dalam periode Januari hingga Februari dan proyeksi pertumbuhan PDB di triwulan I 2018 yang hanya berada di 5 persen maka kenaikan utang luar negeri sektor publik menjadi dipertanyakan efektivitasnya,'' ujarnya kepada INDOPOS, Selasa (15/5).

Utang, lanjutnya, harusnya berkorelasi dengan naiknya output ekonomi. ''Kenapa utang pemerintah naik signifikan tapi output ke ekonominya tidak sejalan? Sebaiknya pemerintah harus lebih hati-hati lagi dalam mengelola utang,'' katanya.

Bhima mengungkapkan, di tengah pelemahan kurs rupiah beban pembayaran utang pemerintah akan semakin berat ke depannya. Sebab, di tahun 2018 total jatuh tempo utang pemerintah yang berbentuk valas mencapai Rp 112,9 triliun.

''Untuk utang luar negeri swasta, kendati mengalami perlambatan tetap perlu dicermati risiko gagal bayar karena belum seluruh utang luar negeri swasta melakukan lindung nilai atau hedging. Kondisi ekonomi sedang dalam ketidakpastian terlebih ada perang dagang, perang di Suriah. Swasta harus memperhatikan kemampuan bayarnya terutama utang luar negeri jangka pendek dengan jatuh tempo di bawah 1 tahun,'' katanya.

Sementara itu, realisasi penerbitan surat berharga negara (SBN) bruto per 9 Mei 2018 mencapai Rp 391,85 triliun. Jumlah itu mencapai 45,75 persen dari target penerbitan Rp 856,48 triliun di tahun ini.

Dengan demikian, jumlah penerbitan SBN yang akan direalisasikan pemerintah hingga akhir tahun masih besar, mencapai Rp 464,63 triliun. Bhima memperkirakan, penerbitan SBN pemerintah masih akan diminati investor.

Meski penerbitan Surat Utang Negara (SUN) lima seri pekan lalu tak laku. ''Investor intinya meminta bunga yang lebih menarik, karena perbandingan surat utang pemerintah AS, Treasury Bills tenor 10 tahun saat ini sudah 3 persen. Sehingga, investor akan mempertimbangkan untuk memindahkan dananya ke AS, terlebih rating utang AS juga telah lebih baik. Investor pun mencermati kemungkinan besar kenaikan inflasi Indonesia tahun ini, yang diprediksi bisa mencapai 3,7 persen. Inflasi yang lebih tinggi tentu akan menggerus keuntungan riil mereka,'' tukasnya.

Namun, dia menambahkan, agar investor meminati obligasi pemerintah, maka imbal hasil yang diberikan juga harus tinggi. ”Konsekuensinya, ke depannya beban bunga utang pemerintah semakin membengkak,'' katanya.

Sebab, jika pemerintah melakukan penerbitan SBN melalui mekanisme private placement, berisiko tidak optimal. Maka dari itu, solusi dari risiko pembiayaan yang tidak mencapai target, yakni pemerintah menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Saat ini, SiLPA pemerintah cukup besar, yaitu Rp 133,6 triliun hingga akhir April 2018, yang bahkan lebih tinggi dari April 2017 yang sebesar Rp 123,2 triliun. Banyaknya SiLPA berarti ada serapan anggaran yang tidak optimal.

''Kemungkinan, belanja barang dan belanja infrastruktur yang dikorbankan. Tapi efek ke ekonominya juga harus dipikirkan,'' tambahnya.

Oleh karena itu, Bhima menyarankan agar pemerintah melakukan perubahan anggaran melalui pengajuan APBN Perubahan 2018. Hal ini dilakukan, agar perubahan-perubahan anggaran lebih transparan.

Bhima mengatakan saat ini investor lebih mencermati data-data ekonomi makro dan tren kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS (The Fed). Ia memperkirakan pada pekan ini IHSG justru dibuka menguat ke 6.000-6.100. Bhima mengungkapkan, adanya bom di Surabaya dan serangan di Mako Brimob, Depok tidak memberikan dampak yang berarti dalam perekonomian Indonesia.

''Tapi pemerintah dan aparat keamanan harus tetap mewaspadai ancaman terorisme menjelang acara besar seperti Pilkada, Asian Games, dan IMF World Bank Meeting di Bali,'' tukasnya. (dew)

 


TOPIK BERITA TERKAIT: #nid-utang-negara 

Berita Terkait

APBN Tersandera Cicilan Utang?

News in Depth

Menanti Jatuh Tempo Utang, Siapkan Dana Alternatif

News in Depth

IKLAN