INDOPOS.CO.ID – Saat ini, produk-produk dari Kabupaten Simalungun, termasuk Ulos, selain dipasarkan secara offline, juga harus dipasarkan secara online melalui berbagai marketplace.
“Ini bertujuan agar produk yang ada saat ini, tidak dibanjiri produk dari luar negeri,” ungkap Asisten Deputi Pengembangan Rantai Pasok Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Sutarmo, pada pembukaan kegiatan Perluasan Jaringan Pemasaran Usaha Mikro melalui e-Commerce di Pematangsiantar, Sumatera Utara, Selasa (29/3).
Di hadapan pelaku usaha mikro sektor kerajinan tenun Ulos binaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Simalungun, Sutarmo menyebutkan bahwa Kain Tenun Ulos adalah kain tenun khas bagi masyarakat suku Batak.
“Ulos mempunyai fungsi dan arti yang sangat penting. Berbagai upacara adat seperti kelahiran, pernikahan, kematian, dan ritual lainnya tak pernah terlaksana tanpa ulos,” ulas Sutarmo.
Sutarmo menyebutkan, saat ini ulos sudah mulai diminati masyarakat di luar Suku Batak. Buktinya, banyak ulos telah dipakai sebagai bahan baku untuk pembuatan baju, jas, tas, dompet, dan lain sebagainya.
“Digitalisasi merupakan solusi pelaku UMKM agar dapat bertahan, bertumbuh dan berkembang di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 yang telah dialami selama dua tahun belakangan ini,” papar Sutarmo.
Lebih dari itu, lanjut Sutarmo, tansformasi digital dan masuknya pelaku usaha mikro dalam rantai pasok nasional dan global merupakan kunci UMKM naik kelas.
Menurut Sutarmo, kegiatan bimtek ini adalah untuk memenuhi target pemerintah yang telah mencanangkan 30 juta UMKM terdigitalisasi sampai tahun 2024. Kedua, merupakan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan berbagai marketplace. Diantaranya, dengan Tokopedia, Grab dan Gojek, dalam rangka pendampingan usaha mikro untuk onboarding pada marketplace.
Untuk itu, tegas Sutarmo, pelaku Usaha Mikro dituntut harus siap berubah digital, serta terus bersikap semakin kompetitif dan berinovasi. “Sehingga, produk yang dihasilkan semakin bermutu, baik dari sisi produk, packaging, bahkan hingga branding,” tandas Sutarmo.
Dalam hal pencatatan keuangan, usaha mikro pun tetap dituntut untuk bisa adaptif dalam perkembangan teknologi. Dimana biasanya untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan terutama perbankan diperlukan catatan laporan keuangan yang benar dan tepat.
“Untuk itulah dalam kegiatan ini juga akan diajarkan dan didampingi dalam penggunaan aplikasi yang sederhana yaitu Lamikro atau laporan keuangan bagi usaha mikro,” tambah Sutarmo.
Pemerintah juga turut mendukung dengan memfokuskan anggaran APBN, APBD dan BUMN untuk mengalokasikan 40% anggaran belanja kepada produk dalam negeri, utamanya produk UMKM.
Dan ini merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. “Momentum inilah yang harus disikapi sebagai peluang ekonomi oleh pelaku usaha mikro, khususnya sektor kriya yang ada di Kabupaten Simalungun,” tukas Sutarmo.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Simalungun berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan kepada usaha mikro, khususnya usaha mikro pada kawasan wisata yang ada di Kabupaten Simalungun untuk bisa masuk dalam ekosistem digital dan siap untuk berubah digital.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Simalungun dalam sambutannya yang dibacakan Ramadhani Purba (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemda Simalungun) mengatakan bahwa di Simalungun masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mengerti akan e-commerce untuk pemasaran produknya.
Kolaborasi antara KemenKopUKM dengan Pemda atau dalam hal ini dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Simalungun, memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun. Serta turut mendukung suksesnya pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten Simalungun. (bro)
