Greenpeace: Ulah Bisnis Sawit, 17 Juta Hektar Hutan Indonesia Raib

Greenpeace: Ulah Bisnis Sawit, 17 Juta Hektar Hutan Indonesia Raib - oligarki - www.indopos.co.id

Banjaran Aji temu media. Foto: Nasuha/INDOPOS.CO.ID

INDOPOS.CO.ID – Greenpeace menggelar Youth Festival di Jakarta, Sabtu (29/10/2022). Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Banjaran Aji mengatakan, Youth Festival untuk memberikan edukasi politik lingkungan. Dan menyediakan ruang diskusi bagi anak muda yang akan menjadi pemimpin masa depan.

“Dengan tema Membangun Ulang Indonesia, Youth Festival ingin mengajak kaum muda memahami bahwa Indonesia saat ini berada dalam cengkeraman oligarki yang menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat,” ujar Banjaran Aji di Jakarta, Sabtu (29/10/2022).

Selain itu, ia ingin mengajak kaum muda untuk mengambil peran untuk Indonesia ke depan dengan membangun ulang Indonesia. Menurut dia, oligarki tak segan-segan menampakkan wujudnya dalam tampuk kekuasaan pemerintahan, dengan mengeluarkan sejumlah produk hukum kontroversial seperti Undang-Undang (UU) KPK, UU Minerba, dan UU Cipta Kerja.

“Dalam UU tersebut dapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat, karena sejumlah pasal yang dianggap tidak pro terhadap kesejahteraan rakyat dan lingkungan,” ungkapnya.

Dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja misalnya, dikatakan dia, salah satu ancaman utama bagi lingkungan hidup terletak pada perubahan proses perizinan untuk sektor perkebunan. Izin lingkungan tersebut telah diganti dengan “persetujuan lingkungan” yang lebih lemah sebagai bagian dari perizinan berusaha yang lebih umum.

UU Cipta Kerja juga, lanjut dia, telah memutihkan pelanggaran tambang dan sawit dalam kawasan hutan yang menjadi karpet merah untuk oligarki. Melemahnya standar perlindungan lingkungan ini mengancam eksistensi komunitas masyarakat adat, warga lokal sekitar perkebunan dan membawa Indonesia mengalami dampak buruk krisis iklim yang lebih luas.

“Sejumlah pejabat di pemerintahan memiliki kepentingan bisnis tertentu di industri batubara juga sawit, bahkan sebanyak 45 persen anggota DPR (262 orang) menduduki posisi tingkat tinggi atau memegang saham di perusahaan-perusahaan di berbagai sektor seperti penyiaran, perdagangan umum, hingga industri ekstraktif,” bebernya.

“Menurut investigasi Greenpeace yang tertuang dalam film dokumenter Konsorsium 110 besutan Watchdoc, terungkap sebanyak 114 aktor sentral di sektor sumber daya alam terafiliasi dengan 178 perusahaan tambang dan sawit,” imbuhnya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, kondisi hutan Indonesia mengenaskan, karena terjadinya deforestasi untuk keperluan industri sawit. Sedikitnya industri tersebut telah menghabiskan 17 juta hektar hutan Indonesia.

“Deforestasi turut memperburuk krisis iklim dan juga meminggirkan ribuan komunitas adat di seluruh Nusantara. Jika ditelaah, struktur ekonomi politik sawit di Indonesia hanya akan memperkaya secara masif grup-grup sawit terbesar di Indonesia,” ujarnya.

Pada sektor energi, lanjut dia, Indonesia mendapatkan julukan “the dirty man of Asia” karena ketergantungan terhadap batu bara, yang secara aktif didorong oleh politically exposed persons untuk keuntungan pribadi mereka. Alih-alih mengurangi jumlah produksi batu bara menjadi 413 juta ton pada 2017 sebagaimana direncanakan, produksi batu bara malah naik menjadi 477 juta ton.

“Coalruption, atau korupsi batu bara telah dan sedang menghancurkan kesejahteraan Indonesia. Praktik ini mencemari lingkungan, mematikan, merusak reputasi dan melemahkan demokrasi Indonesia melalui praktik korupsi politik,” tegasnya. (nas)

Exit mobile version