INDOPOS.CO.ID – Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang paling terpukul akibat dampak pandemi Covid-19. Bali, sebagai provinsi yang memiliki kekuatan ekonomi di sektor pariwisata, menjadi salah satu yang terdampak. Hal ini akibat menurunnya jumlah wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara.
Untuk itu, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menggandeng Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong perkuatan kembali sektor pariwisata, khususnya melalui desa wisata dengan memberdayakan koperasi dan UKM.
“Langkah ini merupakan tindaklanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) yang sebelumnya telah ditandatangani, antara Menteri Koperasi dan UKM dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang pengembangan koperasi, dan UMKM bidang pariwisata dan ekonomi kreatif,” ucap Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo, pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara LPDB-KUMKM dengan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di Kuta, Bali, Kamis (3/2).
Di sela-sela acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Penjajakan Potensi Ekonomi Desa Wisata dan Persampahan Melalui Wadah Koperasi itu, Supomo menambahkan bahwa sudah banyak Kementerian/Lembaga menggulirkan aneka programnya agar pariwisata Bali bisa bangkit kembali.
“Kita akui, Bali merupakan pusat unggulan pariwisata Indonesia. Bali juga memiliki daya tarik tersendiri, baik bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara. Maka, sangat tepat bila LPDB-KUMKM juga lakukan sesuatu di Bali,” papar Supomo.
Menurut Supomo, industri pariwisata, khususnya di Bali, memang harus diperkuat karena memiliki banyak impact ke hampir seluruh sendi ekonomi masyarakat.
“Ada desa wisata, kuliner, kerajinan khas daerah, toko oleh-oleh, yang hampir semuanya dijalankan pelaku koperasi dan UMKM,” imbuh Supomo.
Dengan begitu, lanjut Supomo, kehadiran pemerintah akan sangat dirasakan masyarakat pariwisata, khususnya di Bali. “Pemerintah, swasta, dan seluruh stakeholder terkait bergerak bersama untuk menata kembali sektor pariwisata di Indonesia,” tukas Supomo.
Lebih dari itu, Supomo juga menekankan bahwa dampak besar Covid-19 saat ini harus dijadikan pengalaman dan pelajaran berharga. Dengan begitu, ke depan, kita harus lebih siap dan tangguh mengantisipasi kondisi seperti ini.
“Kita juga menggelar FGD dengan menghadirkan seluruh stakeholder di Bali untuk dapat menjajaki potensi-potensi pengembangan yang bisa dikerjakan secara bersama-sama,” papar Supomo.
Selain desa wisata, industri persampahan juga memiliki aspek penting. Hal ini sejalan dengan topik utama yang diangkat Indonesia dalam Presidensi G20, salah satunya adalah Transisi Energi. Dalam rangka transisi energi, pemerintah berencana akan membuat prototipe atau percontohan, termasuk dalam hal dukungan finansialnya.
“Melalui diskusi ini, kita juga berharap dapat menggali potensi-potensi yang dapat dikembangkan dari aspek pengolahan persampahan, dalam rangka mendukung program pemerintah,” kata Supomo.
Berdasarkan kajian Bappenas, nilai investasi dari industri daur ulang plastik di Indonesia mencapai Rp20 triliun, dengan perkiraan penyeraan tenaga kerja sebanyak 100 ribu orang.
“Hal ini merupakan potensi yang dapat ditangkap, baik oleh koperasi maupun UKM yang bergerak di sektor persampahan,” tegas Supomo.
Alternatif Pembiayaan
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Fajar Hutomo menegaskan bahwa pengembangan Desa Wisata di seluruh Indonesia merupakan program prioritas yang sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Ada sekitar 244 Desa Wisata yang bakal dikembangkan dan diperkuat melalui aneka program lintas Kementerian/Lembaga.
“Karena, potensi Desa Wisata itu sangat besar dan masih bisa untuk dikembangkan. Disana ada wisata alam, wisata budaya, hingga produk-produk unggulan khas daerah masing-masing,” ungkap Fadjar.
Bagi Fadjar, perjanjian kerjasama dengan LPDB-KUMKM bisa menjadi alternatif pembiayaan bagi pelaku koperasi dan UMKM yang mengelola Desa Wisata.
Saat ini, pemerintah pusat tengah menjalankan program fasilitasi akses pembiayaan. Terutama, bagi pelaku usaha pariwisata yang bergerak di masing-masing desa wisata tersebut. Dicontohkan seperti program pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan skema pinjaman tanpa jaminan mencapai Rp100 juta.
“Kemudian, kami juga membantu memperluas akses pembiayaan,” imbuh Fadjar.
Kemenparekraf, menurut Fadjar, akan menjamin akses pembiayaan dan penyiapan infrastruktur bagi 244 Desa Wisata di seluruh Indonesia. Untuk itu, daya saing desa wisata perlu ditingkatkan.
Salah satunya dengan meningkatkan kredibilitas dan kapasitas pemberdayaan bagi unit usaha yang bergerak di Desa Wisata tersebut.
“Secara personal pelaku usaha perlu mandiri membangun ekosistem dan terus meningkatkan kredibilitas, supaya layak investasi dan mendapatkan pendanaan dari pihak ketiga,” tukas Fadjar.
Fadjar menerangkan bahwa pengembangan desa wisata ini berada di bawah payung program Sustainable Tourism atau pariwisata berkelanjutan. Hal itu menjadi kunci utama agar kegiatan pariwisata tidak hanya dinikmati ekslusif oleh kalangan pemodal saja.
“Pariwisata berkelanjutan harus bisa memajukan masyarakat sekitar, memperhatikan kelestarian alam, serta pelestarian kebudayaan yang hidup di tengah masyarakat,” pungkasnya.(son)