INDOPOS.CO.ID – Surga bawah laut di pusat segitiga karang dunia, menjadi julukan bagi Wakatobi. Kabupaten seluas 473,6 km² ini juga menjadi Surga Wisata di Timur Indonesia, tak hanya memiliki keindahan wisata bawah laut, tapi juga wisata pantai, peninggalan bersejarah, hingga seni budaya. Hal itu kembali mencuat ketika Plt. Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Kusdiantoro, berkunjung ke sana bertemu Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi (AKKP Wakatobi), Kamis (10/2/2022).
“Dalam menjaga kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan di sektor kelautan dan perikanan, serta pengembangan wisata bahari berbasis lingkungan di Wakatobi, perlu adanya penerapan ekonomi biru (blue economy). Blue economy sendiri telah menjadi arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” kata Kusdiantoro, Jumat (11/2/2022).
Menurutnya, KKP melalui skema investasi bersama dan pengembangan SDM telah berkomitmen untuk bersinergi dengan Republik Seychelles dalam pengembangan blue economy di Indonesia dengan pilot project berupa pengembangan pariwisata bahari berbasis lingkungan.
“Sebagaimana diketahui Seychelles merupakan negara pionir yang menginisiasi konsep Blue Bond sebagai skema pembiayaan yang ditujukan untuk pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Program yang dikembangkan adalah Blue Bond Sovereign sebagai produk investasi berbasis Blue Economy dan telah mendapat dukungan dari lembaga internasional,” terang Kusdiantoro.
Untuk itu, keberhasilan Seychelles dalam menerapkan wisata bahari berbasis blue economy, dirasa perlu menjadi best pratices bagi generasi muda bahari untuk mengembangkan potensi wisata bahari di Indonesia. Kebijakan blue economy yang ditetapkan KKP perlu mendapat dukungan dari stakeholder yang terlibat untuk keberhasilan pelaksanaannya. Hal ini tentu perlu didukung dengan sumber daya manusia yang terampil, memiliki pemahaman filosofis pengelolaan laut berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem.
“Maka dari itu, pengembangan SDM menjadi bagian penting dari sinergi bersama Seychelles,” ucap Kusdiantoro.
Sebelumnya, dalam Kuliah Umum Pengembangan Wisata Bahari Berbasis Ekonomi Biru oleh Nico Barito, Utusan Khusus Republik Seychelles untuk ASEAN, di AKKP Wakatobi, disampaikan bahwa kunci keberhasilan Seychelles dalam menghargai laut, yakni dengan melindungi laut melalui blue economy.
“Pengelolaan ekonomi kelautan berbasis keberlanjutan lingkungan penting untuk dilaksanakan. Dalam menggerakkan blue economy atau manajemen kelautan, kami melihat lebih jauh ke depan, baik dalam konsep perikanan, perdagangan, dan eksploitasi mineral dalam laut,” terang Nico.
Pihaknya pun menuturkan empat indikator terlaksananya blue economy di Seychelles. Pertama, industri perikanan tuna Seychelles telah berkembang pesat. Seychelles menjadi pusat regional dan tuan rumah bagi lndian Ocean Tuna Commission (IOTC). Kedua, terdapat obligasi biru berdaulat di dunia (sovereign blue bond) yang merupakan instrumen keuangan perintis yang dirancang untuk mendukung proyek kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
Ketiga, memperluas dukungan finansiil dan kelembagaan untuk perluasan kawasan perlindungan laut, peningkatan tata kelola perikanan prioritas, dan pengembangan ekonomi biru Seychelles. Keempat, pengelolaan perikanan merupakan fokus langsung dari obligasi biru dan inisiatif ini mengumpulkan investasi dalam pengelolaan perikanan, kawasan lindung laut, dan perluasan nilai makanan laut, sambil mempromosikan ketahanan laut untuk membangun kembali stok ikan.
Melalui paparan yang disampaikan Nico Barito, pada kuliah umum ini, Kusdiantoro pun berharap dapat meningkatkan potensi lulusan satuan pendidikan KP dan dapat memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para lulusan untuk terserap di bidang wisata bahari kelautan dan perikanan, baik di sektor industri maupun usaha di dalam maupun luar negeri. Hal ini tentunya sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Wakatobi, dalam menciptakan Wakatobi sebagai Kabupaten Konservasi nan Sentausa.
Blue economy yang dikembangkan oleh KKP diimplementasikan dengan prinsip keseimbangan ekologi, yakni bagaimana upaya menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan jangka panjang, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja bagi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan serta perekonomian nasional.
“Untuk itu penting membangun jaringan kerja sama investasi blue economy dengan berbagai pihak meliputi unsur pemerintah, swasta, kedutaan besar, praktisi atau profesional, perguruan tinggi dan masyarakat umum,” tutup Nico. (ney)