INDOPOS.CO.ID – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan dukungan pembiayaan adalah kunci bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk bisa berkembang dan naik kelas. Karenanya, sosialisasi dan edukasi menjadi poin penting yang harus terus dilakukan agar UMKM bisa mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan.
“Kita memahami pembiayaan ataupun permodalan adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan bagi UMKM untuk bisa berkembang,” kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti dalam keterangan tertulis, Rabu (9/3/2022).
Dia menambahkan, jajarannya memiliki peta jalan (roadmap) yang jelas dalam rangka edukasi pelaku usaha perikanan agar mereka dekat dengan bantuan permodalan. Mulai dari dibentuknya Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPUKP), hingga bimbingan teknis (Bimtek) di lapangan yang menyasar langsung para pelaku UMKM.
“Kita ingin menularkan semangat dari UMKM yang telah sukses ke yang lain dan juga menunjukkan bahwa peluang meraih sukses sangat terbuka bagi siapa saja,” katanya.
Dalam kesempatan ini, Artati memastikan pemerintah memiliki sejumlah program yang sangat berpihak kepada UMKM. Program tersebut di antaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (UMi) dan dana bergulir Badan Layanan Usaha Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP). Melalui bimtek tersebut, dia berharap menjadi titik awal untuk membangun ekosistem pembiayaan yang terintegrasi antara pelaku usaha kelautan dan perikanan, lembaga keuangan, serta mitra usaha seperti penyedia bahan baku, dan pemasar agar menjadi motor penggerak ekonomi di daerah.
“Harapan kami sangat jelas, yakni supaya perbankan dapat meningkatkan penyaluran pembiayaannya,”ujar Artati.
Sayangnya, gerilya yang dilakukan PDSKP tak seindah janji yang diucapkan. Banyak keluhan pelaku UMKM perikanan mulai dari lamanya proses perizinan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP), Hazard analysis and critical control points (HACCP) sampai kucuran dana modal kerja yang diharapkan tak kunjung cair membuat umkm tersebut bukannya naik kelas melaikan mati suri. Khususnya kawasan Indonesia Timur, mengurus satu izin saja, bisa menghabiskan waktu setengah tahun tak kunjung usai. Tak semua yang dijanjikan pejabat yang turun kelapangan bisa terealisasi, dan sering menjadi sebatas janji.
“Kalau pejabat turun semua kesannya beres. Kami sudah sering dijanjikan seperti ini, kami menunggu saja,” kata Moses pelaku UMKM perikanan di SKPT Biak.
Beda Moses, lain lagi keluhan Sulaksono dari PT Bartuh Langgeng Abadi. Meski pengajuan modal kerja sudah lebih dari 6 bulan, Sulaksono mengaku optimis bantuan akan diterima, karena sangat membutuhkan modal kerja.
“Bahan baku semakin sulit, karena kami memberdayakan kapal kapal kecil pasukan semut, kalah jauh dengan kapal -kapal besar yang dioperasikan berdekatan dengan neyalan kecil. Selain harga bahan baku lebih mahal, saat ini kami butuh dukungan modal kerja, berharap cepat dapat dukungan permodalan,” harap Sukasono yang merupakan pelaku UMKM komoditi udang dari Timika. (ney)