INDOPOS.CO.ID – Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (KUMKM), Senin-Selasa 28-29 Maret 2022 di SMESCO Gatot Subroto Jakarta.
Rakornas yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo ini menghadirkan perwakilan beragam stakeholder transformasi digital UMKM dan koperasi, mulai dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, perusahaan perintis berbasis teknologi digital, komunitas dan asosiasi pendamping usaha mikoro, kecil dan menengah (UMKM) serta lembaga pembiayaan bank dan non perbankan.
Presiden memberikan harapan untuk semua pihak dapat bekerja sama dalam mewujudkan target 30 juta UMKM onboard pada ekosistem digital dan tercetaknya 500 koperasi modern pada 2024. Ia juga menyampaikan arahan untuk mewujudkan hadirnya 1 juta produk UMKM pada platform pengadaan barang dan jasa pemerintah LKPP di tahun 2022 ini.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga menyampaikan optimisme tercapainya target tersebut, sekaligus menyampaikan harapan agar Rakornas ini juga memunculkan beragam kolaborasi lintas stakeholder dalam menjawab tantangan transformasi digital.
Tiga Working Group Membahas Strategi Sinergi Transformasi Digital KUMKM
Rakornas Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap KUMKM 2022 dibagi kepada tiga Working Group yang memiliki fokus bahasan berbeda. Working Group 1 membahas strategi transformasi digital KUMKM, Working Group 2 terkait optimasi teknologi digital bagi KUMKM yang telah hadir pada platform digital, serta Working Group 3 yang mengulas aspek pendataan KUMKM sebagai fundamental Basis Data Tunggal Koperasi dan UMKM Indonesia.
Dalam Working Group 2 beberapa perkembangan teknologi digital yang saat ini tengah hangat dibicarakan seperti Web 3.0, blockchain, decentralized finance, crypto, hingga Non-Fungible Token (NFT). Diharapkan keluaran dari kajian pada Working Group 2 akan menghasilkan rekomendasi strategi, kebijakan, hingga aksi konkrit agar UMKM Indonesia mendapatkan manfaat langsung dari perkembangan teknologi digital, sekaligus potensi ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai Rp4.531 trilun pada 2030.
Komisaris Telkomsel Wishnutama Kusubandio yang hadir sebagai panel pakar pada kesempatan tersebut menggarisbawahi krusialnya mempersiapkan sumber daya manusia yang tepat agar tantangan yang dihadirkan oleh disrupsi digital dapat memberi dampak positif bagi masyarakat.
“Dengan perubahan lansekap tenaga kerja di depan mata akibat gelombang demi gelombang disrupsi digital, Indonesia akan kehilangan jutaan lapangan kerja. Namun demikian, potensi hingga 46 juta lapangan kerja baru ini justru akan muncul, hanya jika seluruh stakeholder bersinergi dan mempersiapkan bersama-sama SDM dan talent digital yang memberikan kesempatan daya saing tinggi bagi UMKM Indonesia,” ujarnya.
Wishnutama menambahkan, ke depannya persaingan sengit antar UMKM dari seluruh dunia akan memperebutkan ruang tayang seluas layar gawai genggam kita saja, artinya UMKM Indonesia harus mampu berdaya saing secara teknologi, narasi, dan kreativitas.
“Hanya seluas layar HP ini nih, yang jadi tempat berlaga seluruh brand di dunia. Jadi kita jangan mau kalah, kualitas brand dan produk harus kuat, sambil terus optimalkan teknologi digital. Jangan sampai potensi ekonomi digital kita yang besar sekali malah cuma jadi pasar saja, harus kita jadi tokoh utamanya,” terangnya.
Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari yang menjadi Chairman Working Group 2 menjelaskan bagaimana pandemi mengakselerasi terjadinya transformasi digital di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.
“Awal 2020 hanya 8 juta UMKM Indonesia yang hadir di ekosistem digital, cuma 13 ersen dari total populasi UMKM. Namun angka ini tumbuh 115 persen dalam masa pandemi, 17.59 juta UMKM telah hadir di ekosistem lokapasar daring,” ungkapnya.
Fiki memaparkan singkat perihal teknologi Web3.0 beserta elemennya seperti blockchain hingga NFT.
“Meski implementasi konsepsi Web3.0 ini masih terus berproses, tapi penting bagi seluruh stakeholder, khususnya elemen pemerintah untuk memahami, sehingga dapat memastikan ketika saatnya tiba tidak terjadi kaget dan kekosongan hukum akibat regulasi yang belum siap” ujarnya.
”Siapa yang satu dekade lalu bisa membayangkan hidup kita akan terdisrupsi penuh dengan lokapasar daring, ride hailing, food delivery, gelombang pertama disrupsi digital? Atau yang mempersiapkan kita mengejar ketertinggalan di gelombang kedua? Nah ini (Rakornas) menjadi salah satu ikhtiar kita kejar ketertinggalan, karena sudah jelas ini potensi ekonominya sangat nyata,” tambahnya.
Fiki menambahkan, implementasi teknologi digital juga menyesuaikan dengan skala usaha serta level adaptabilitas digital dari UMKM, sehingga tidak perlu dipaksa langsung menggunakan teknologi terbaru, yang paling penting bagi pemerintah adalah mempersiapkan ekosistem usaha yang memudahkan pelaku usaha memanfaatkan teknologi ini.
“Tantangan dari infrastruktur, literasi digital, kualitas dan kapasitas produksi jadi prioritas fundamental, sisanya kita pastikan ekosistem harus bersahabat bagi pelaku UMKM memanfaatkan teknologi digital,” katanya.
“Di saat bersamaan, pada Working Group 1 dibahas tuntas roadmap 30 juta UMKM dan 500 koperasi hijrah ke ekosistem digital, onboarding ke e-commerce, agregasi belasan ribu usaha mikro ke platform online. Ini kita kawal dua arah, onboard pada ekosistem digital bagi UMKM yang belum, dan mengoptimalkan teknologi digital untuk UMKM dan pelaku usaha yang telah hadir ke ekosistem digital,” tutupnya.(dan)