INDOPOS.CO.ID – Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap menjadi salah satu pelabuhan yang akan segera dimake over oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tahun ini, proyek pembangunan pelabuhan untuk mendukung penangkapan terukur berbasis kuota akan direalisasikan.
Pembangunan meliputi perluasan pelabuhan, seperti kolam tambat labuh kapal, pengadaan timbangan eloktronik, pengadaan keranjang untuk bongkar ikan, ketersediaan air bersih, ketersediaan bahan bakar subsidi dan indusri sampai kapasitas listrik yang memadai.
“Sambil menunggu pembangunan infrastuktur, kami terus berupaya melakukan program pengembangan lewat skema dukungan permodalan bagi nelayan yang tergabung dalam koperasi. Kami dampingi permodalan dan bisnis nya, tujuannya agar nelayan kecil bisa menikmati kekayaan alam laut dengan cara cara yang baik, bagaimana menumbuhkan ekonomi tapi keberlanjutan tetap dipelihara,” jelas Direktur BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), I Nengah Putra Winata, di Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo Cilacap, Kamis (12/5/2022).
Winata melihat KUD Mino Saroyo menjadi incaran penyaluran permodalan karena memiliki skema bisnis dari hulu ke hilir, penangkapan sampai pemasaran. Koperasi yang memiliki anggota 8.441 tersebut pun dianggap sangat tepat untuk disupport karena anggota nya memang mayoritas nelayan kecil yang pola penangkapan one day fishing.
“Nelayan-nelayannya sangat membutuhkan dukungan permodalan. Kami melihat KUD ini sudah ada 80 tahun tapi sampai sekarang tetap eksis, itu butuh effor yang tidak biasa,” kata dia.
Winata juga memberikan penjabaran kepada pengurus KUD Mino Saroyo terkait penangkapan terukur berbasis kuota untuk dimanfaatkan mensejahtrakan anggotanya. Dia menyampaikan kuota yang diberikan kepada koperasi atau nelayan kecil itu mencapai 51 persen untuk industri dan 49 persen untuk nelayan kecil (data Ditjen Perikanan Tangkap KKP).
“Saya ingin memberikan kesempatan bagi anggota koperasi memanfaatkan program penangkapan terukur ini dengan maksimal. Jadi peran koperasi sangat besar untuk mengambil kuota program ini, untuk peningkatan pendapatan bagi nelayan kecil,” ujar dia.
Sementara itu Ketua KUD Mino Saroto, Untung Jayanto mengatakan, pihaknya sangat mendukung program pemerintah. Bahkan dukungan permodalan yang diberikan oleh pemerintah lewat LPUMKP sudah 3 kali didapat dengan total pinjaman mencapai Rp14 miliar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kepercayaan pemerintah memberikan dukungan karena pengembalian dari nelayan tertib sehingga koperasi diberikan kesempatan untuk terus menambah jumlah dukungan permodalan dengan suku bunga relatif ringan, 3 persen pertahun.
“Pengembalian dari nelayan sebenarnya bukan tidak bermasalah. Apalagi ada musim paceklik di nelayan, tapi koperasi menjadi penanggungjawab sehingga pas di musim panen raya menutupi musim paceklik tadi. Sehingga koperasi kami tetap sehat,” ucap Untung. (ney)
