INDOPOS.CO.ID – Perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para menteri mengambil langkah antisipasi dalam menghadapi dampak krisis global harus dipercepat atau diakselerasi pelaksanaannya.
Sebelumnya pada 27 April 2022, telah diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2022 bertema ‘Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.
Dalam mewujudkan tema tersebut, Presiden Jokowi mendorong para menteri untuk melaksanakan sejumlah langkah agar mampu mengantisipasi krisis global.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, perintah Presiden Jokowi dalam Musrenbangnas pada akhir April 2022 lalu harus benar-benar diakselerasi oleh para menteri di lapangan sehingga kita benar-benar mampu menghadapi ancaman krisis global.
”Langkah antisipasi yang dapat dilakukan oleh para menteri tersebut di antaranya adalah bekerja dengan fokus untuk peningkatan penggunaan komponen dalam negeri dan mempercepat hilirisasi proses industri di dalam negeri,” ujarnya dalam rilis di Jakarta, Senin (16/5/2022).
Kemudian, kata Lestari, para menteri pun perlu meningkatkan produktivitas ataupun kemandirian di sektor pangan serta energi dan meningkatkan investasi yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.
“Kemudian, sejumlah agenda strategis untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus pula terus berjalan,” tandasnya.
Lestari menambahkan, deretan tugas dari Presiden untuk para menteri itu bukanlah hal yang mudah. Meskipun begitu, ujar dia, pelaksanaan tugas-tugas tersebut harus segera diakselerasi di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu saat ini.
Karena itu, lanjut dia, permintaan dari Presiden agar para menteri fokus bekerja harus menjadi perhatian serius. Lestari menilai para menteri harus cermat merealisasikan setiap target dari tugas yang menjadi tanggung jawab mereka.
Selain membahas langkah antisipasi dampak krisis global, Lestari mengatakan hasil Musrenbangnas 2022 itu juga menetapkan sejumlah sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2023.
Di antaranya, pertumbuhan ekonomi 5,3–5,9 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3–6,0 persen, tingkat kemiskinan 7,5–8,5 persen, rasio gini 0,375–0,378, dan indeks pembangunan manusia 73,31–73,49.
Untuk mewujudkan sejumlah parameter pertumbuhan itu, menurut Lestari, diperlukan komitmen dari semua pihak dengan selalu mengedepankan kepentingan bangsa.
Lestari berharap para pemangku kepentingan dan masyarakat luas berpandangan serupa mengenai upaya bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.
“Tanpa gerak dan semangat yang sama dari seluruh anak bangsa, akan sulit memenuhi target yang dicanangkan dalam upaya menghadapi tantangan dampak krisis global di sejumlah sektor kehidupan kita,” pungkasnya. (aro)