INDOPOS.CO.ID – Penunjukan Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan oleh Presiden Joko Widodo untuk menangani gejolak harga minyak goreng berpotensi melanggar Undang Undang Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara.
Menurut Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan Mulyanto, dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan jelas tugas dan fungsi setiap kementerian secara definitif.
Penunjukan tidak bersifat asal tunjuk yang bersifat personal. Regulasi tentang Kementerian Negara mengatur rambu-rambu, agar Pemerintahan berjalan solid dan harmoni.
“Kalau seperti ini, menunjuk ‘sakarebnya dhewe’, menyerahkan tanggung jawab kebijakan perminyak gorengan kepada Menko Marinvest,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (25/5/2022).
Bahkan seakan menyampingkan tugas dan fungsi Menko Marves.
“Terkesan loncat pagar dan meminggirkan peran Menko Perekonomian, yang selama ini mengkoordinasikan urusan perminyak gorengan,” nilainya.
Penunjukan Presiden Jokowi ini makin membuktikan, ia tidak menganut adanya pakem tugas-fungsi Kementerian, yang ada hanyalah pendekatan personal. Jelas kondisi ini akan membuat kerja antar-kementerian menjadi tidak harmonis.
“Jadi, memang tidak keliru-keliru benar, kalau netizen memberi gelar Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri segala urusan alias Perdana Menteri,” ungkap Mulyanto.
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengakui, dirinya ditunjuk Presiden Jokowi menangani permasalahan minyak goreng. Ia berjanji bakal membereskan kelangkaan dan menstabilkan harga di lapangan.
“Saya hanya bantu saja, sekarang saya kira Insya Allah akan beres tuh minyak goreng, yang penting ‘kan selesai, ya sudah,” kata Luhut kepada wartawan di Jakarta Convention Center, Selasa (24/5/2022).(dan)
