INDOPOS.CO.ID – Sepanjang Semester I 2022, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus melaksanakan serangkaian program dan kegiatan sebagai strategi khusus untuk melakukan penguatan, pengembangan, dan mendorong kemajuan para pelaku usaha mikro agar dapat naik kelas.
Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Eddy Satriya mengatakan, beberapa program yang telah dilaksanakan di antaranya ialah Transformasi Usaha Mikro (Transfumi) dari informal ke formal. “Beberapa upaya untuk mewujudkan target ini ialah dengan melakukan Fasilitasi Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencapai 1,2 juta NIB secara nasional. Dilakukan juga kemitraan dengan asosiasi di daerah untuk mempercepat capaian target,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Jumat (3/6/2022).
“Selain itu, dilakukan program Fasilitasi Sertifikasi berupa pendaftaran sertifikasi kepada usaha mikro penerima program hak merek sebanyak 200 usaha mikro, program Sertifikat Jaminan Produk Halal untuk 60 usaha mikro, Izin Edar MD (Makanan Dalam) 24 usaha mikro, dan Penyuluhan Keamanan Pangan untuk mendapatkan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) kepada 100 usaha mikro,” kata Eddy.
Eddy menambahkan, selain program Transfumi Informal ke Formal, KemenKopUKM juga telah melibatkan pelaku usaha mikro untuk berpromosi di ruang infrastruktur publik dalam event internasional, seperti event MotoGP Mandalika dengan keterlibatan lebih dari 500 UMKM, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Harbour Bay Batam dengan melibatkan lebih dari 100-120 UMKM, dan Event Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali yang memfasilitasi pelaku usaha mikro pada area infrastruktur publik di Mall Beach Walk Bali dengan melibatkan 100 pelaku UMKM.
Bukan hanya akses berusaha dan pameran, untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022 juga telah dilaksanakan Pelatihan Kompetensi untuk Bidang Ekspor dan Barista kepada Pelaku Usaha Mikro.
“Tak ketinggalan juga, Fasilitasi Pengembangan SDM dengan melatih 840 usaha mikro serta Fasilitasi Pendampingan Hukum bagi 500 Pelaku Usaha Mikro Kecil di 11 daerah,” ujar Eddy.
Tidak berhenti di situ saja, program untuk membuat pelaku usaha mikro naik kelas juga ditunjukkan dengan melakukan Bimbingan Teknis Onboarding 250 Usaha Mikro ke platform e- commerce sekaligus masuk ke e-katalog LKPP berkolaborasi dengan Gojek, Grab, Shopee, Blibli, dan LKPP.
“Sekitar 70 persen dari 250 pelaku usaha mikro tersebut telah masuk dan aktif di laman e-commerce sekaligus e-katalog LKPP,” katanya.
Sementara itu, terkait pembiayaan untuk pelaku usaha mikro dengan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) terutama KUR Klaster, KemenKopUKM juga telah melalukan sejumlah koordinasi dengan bank penyalur dan dinas terkait untuk memantapkan penyaluran KUR Klaster bagi usaha mikro.
Demikian juga, telah dilakukan pertemuan antara KemenKopUKM, BRI, dan Uniqlo untuk akses pembiayaan KUR Klaster binaan Uniqlo serta berkoordinasi dengan sektor perikanan dan e-Fishery sebagai offtaker/avalis.
Hasilnya, sampai dengan 3 Juni 2022, realisasi penyaluran KUR 2022 berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) telah mencapai Rp147,65 triliun atau sebesar 39,57 persen untuk 3.177.993 juta debitur.
Momentum mudik Lebaran 2022 juga telah menjadi manfaat lain bagi sektor usaha mikro dengan melakukan serangkaian bazaar Ramadan terutama di rest area, di mana KemenKopUKM berkolaborasi dengan stakeholder seperti Dinas Koperasi dan UKM, Kabupaten Bekasi, PT Jasa Marga, Perum Bulog, PT Japek Tol Nusantara, PT Mayora Indah Tbk, dan Himpunan Pengusaha Nahdliyin yang telah menyelenggarakan kegiatan Bazar Mudik Lebaran 2022.
Tempat Bazaar tersebut dilaksanakan di Rest Area 39 A Ruas Tol Jakarta – Cikampek pada tanggal 28-30 April 2022, di mana sebanyak 45 pelaku Usaha mikro dari wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta turut berpartisipasi, dan acara sejenis juga diadakan di Rest Area 519 A (Kab. Sragen), Rest Area 360 A, dan Rest Area 456 A.
“Momentum Idul fitri tahun ini juga telah dimaksimalkan sebagai momentum untuk bangkitnya kembali UMKM Indonesia,” ucap Eddy.
Selain itu, KemenKopUKM juga tengah mempersiapkan penyaluran program BPUM di tahun 2022 ini, yang direncanakan akan berlangsung pada Semester II/2022. Rencananya, BPUM 2022 akan menyasar 12,8 juta penerima dengan total anggaran Rp7,8 triliun.
Menurut Eddy proses untuk penyaluran BPUM 2022 saat ini masih menunggu dokumen anggaran dari Kementerian Keuangan. Dia pun memastikan BPUM tahun ini akan dilakukan dengan lebih ketat dalam hal pendataan agar penyaluran tepat sasaran.
“Di tahun ini kami akan melakukan validasi data lebih matang dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penyaluran BPUM 2022 tepat sasaran,” katanya. (adv)
