INDOPOS.CO.ID – Pemerintah didesak mengendalikan harga telur yang terus melambung. Telur bukan hanya menjadi kebutuhan pokok, namun bahan baku penting dalam usaha aneka produk makanan, pelakunya sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis nasional (PIHPS), harga telur mencapai Rp31.500 per kilogram (kg). Sedangkan di sejumlah pasar tradisional di Jabodetabek berkisar antara Rp32 ribu – Rp33 ribu per kg. Itu merupakan harga tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
“Telur bukan hanya penting bagi perbaikan gizi masyarakat, namun bagi kelangsungan usaha sejumlah pelaku UMKM. Jika terlambat dikendalikan, dikhawatirkan banyak UMKM berhenti beroperasi,” kata Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Amin Ak dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (26/8/2022).
Sejumlah penyebab kenaikan harga telur diantaranya, adalah meningkatnya permintaan (demand) atau konsumsi telur di masyarakat. Konsumsi telur sudah meningkat ke level permintaan seperti sebelum pandemi Covid-19.
Persoalannya, di sisi lain, pasokan atau produksi telur, terutama di sentra-sentra produksi belum pulih setelah dihantam pandemi. Pada September 2021 lalu, harga telur ayam sempat anjlok hingga menyentuh Rp14 ribu per kg, bahkan di Blitar yang merupakan sentra produsen telur mencapai Rp13 ribu per kg.
Kondisi tersebut menyebabkan banyak peternak mandiri menutup usahanya karena mengalami kerugian besar. Saat ini, belum semua peternak mandiri bangkit dan kembali memproduksi telur ayam. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan saat ini.
Penyebab lain kenaikan harga telur, menurut Amin disebabkan naiknya harga pakan dengan kenaikan hingga 30 persen dari sebelumnya. Hal itu disebabkan kenaikan harga jagung di mana impor jagung RI masih cukup besar dan juga harga gandum akibat konflik Rusia vs Ukraina.
Gandum merupakan campuran pakan ayam dampak kenaikan harga telur, akan meningkatkan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat akibat nilai uang yang tergerus.
Menurut Amin, solusinya harus ada perbaikan tata niaga, misalnya dengan memperpendek rantai pemasaran telur. Tata Niaga pakan seperti jagung juga harus dibenahi agar rantai pemasaran lebih pendek sehingga harga lebih murah.
“Ini momentum membenahi tata niaga pakan dan telur,” ucapnya.
Pemerintah harus memberikan insentif bagi pelaku usaha peternakan kecil dan menengah yang tahun lalu sempat dihantam pandemi sehingga bisa bangkit dan kembali memulai usahanya, misalnya dengan menggenjot kredit usaha rakyat (KUR) peternakan. (dan)