INDOPOS.CO.ID – Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengusulkan, wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi harus terukur, agar tidak terlalu membebani masyarakat.
DPR tengah menkaji sejumlah opsi penghematan subsidi energi. Salah satunya dengan hanya mengizinkan BBM bersubsidi dikonsumsi sepeda motor dan angkutan umum.
“Gunakan semua instrumen, untuk meringankan beban rakyat,” kata Faisal Basri dalam webinar bertajuk “Subsidi Untuk Siapa? Menelaah Efektivitas Penggunaan Uang Rakyat” diselenggarakan Forum Diskusi Ekonomi Politik (FDEP) di Jakarta, Kamis (1/9/2022).
Menurutnya, kenaikan harga minyak adalah fenomena global. Hampir semua negara, termasuk produsen besar seperti Arab Saudi, sudah menaikkan harga BBM. “Harga di Indonesia lebih murah dibandingkan Arab Saudi,” tuturnya.
Ia berpandangan, harga BBM bersubsidi di Indonesia amat jauh dari harga keekonomiannya. Subsidi solar lebih dari Rp 10.000 per liter dan pertalite Rp 7.100 per liter. “Berapa pun kuota BBM bersubsidi tidak akan pernah cukup,” imbuhnya.
Anggota Komisi VII DPR Lamhot Sinaga mengatakan, parlemen tengah membahas beberapa skenario pengendalian subsidi. Skenario itu termasuk pembatasan konsumen, penyesuaian harga, atau kombinasi keduanya.
Data yang diterima DPR, hanya 30 persen BBM bersubsidi dikonsumsi sepeda motor dan angkutan umum. Dengan demikian, subsidi BBM bisa dipangkas 70 persen jika hanya kedua jenis kendaraan itu boleh mengonsumsi.
“Saya kira ini akan lebih dilakukan segera. Pertamina sudah menyatakan sanggup melaksanakan mekanisme ini,” ujar Lamhot.
Angkutan umum terdiri dari kendaraan berpelat kuning serta kendaraan untuk taksi dan ojek daring. Untuk kendaraan transportasi daring, mekanisme subsidinya berupa kupon pembelian BBM. (dan)