INDOPOS.CO.ID – Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sudah mempertimbangkan kepentingan rakyat. Kebijakan tersebut telah diperhitungkan secara masak.
“Tidak hanya memperhitungkan ekonomi, pemerintah juga telah mempertimbangkan aspek pembangunan jangka pendek dan jangka panjang,” ujar Askolani secara daring, Selasa (6/9/2022).
Ia melihat situasi perekonomian dunia saat ini tengah tidak menentu. Dan dampaknya sampai di Indonesia. “Harga minyak juga mempengaruhi kebijakan energi. Dan ini dirasakan tidak hanya di Indonesia, tetapi banyak negara di dunia,” katanya.
“Mereka melepaskan harga minyak dengan harga keekonomian, tetapi di Indonesia kebijakan subsidi tetap ada, selain subsidi lainnya,” imbuhnya.
Menurut dia, menghadapi minyak dunia yang naik tinggi, Indonesia memberikan kompensasi. Karena, semestinya harga BBM, listrik menyesuaikan harga keekonomian.
“BUMN ditugaskan mengendalikan harga dengan menyeimbangkan kemampuan APBN dan daya beli masyarakat. Sehingga gap harga keekonomian dan harga yang harus ditanggung subsidi sangat jauh,” terangnya.
Ia menyebut, perbedaan harga keekonomian dan harga BBM dan listrik yang harus ditanggung pemerintah mencapai 60 persen. Sementara pengolahan APBN 2023 harus ditekan di bawah 23 persen.
“Harga BBM saat ini wujud komitmen pemerintah, dengan tidak melepas harga BBM seperti negara lain di dunia,” ungkapnya.
“Kita tetap memberikan kompensasi dengan menanggung sebagian biaya untuk mengendalikan harga agar tidak mendekati harga keekonomian,” ujarnya.
“Harga BBM saat ini sudah dikendalikan sekitar 20-30 persen dengan memberikan bantuan dalam bentuk kompensasi. Ini sudah menekan jauh dari harga keekonomian yang mencapai 60 persen,” imbuhnya. (nas)