INDOPOS.CO.ID – Direktur Eksekutif Poligov, Muhammad Tri Andika menyatakan, 80 persen publik tidak setuju dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Akibatnya, pascakebijakan kenaikan BBM 3 September lalu, terjadi penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dari 63 persen di Juli, menjadi 60 persen di September 2022.
“Hanya 12 persen responden yang menyatakan BLT (bantuan langsung tunai) tepat untuk dijalankan. Sementara mayoritas responden setuju dengan subsidi barang alih-alih subsidi melalui BLT,” kata dia, pada Diskusi dan Paparan Hasil Survei “Dampak Kenaikan BBM terhadap Kemiskinan dan Kepuasan Masyarakat,” yang digelar di Jakarta, Minggu (11/9).
Dalam diskusi tersebut, anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menekankan pentingnya mengantisipasi dampak jangka pendek dari kebijakan kenaikan harga BBM.
Secara alamiah, lanjutnya, kebijakan kenaikan harga BBM ini akan berpengaruh ke berbagai sektor. Terutama, berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.
“Karena itu, program bantuan sosial yang menjadi penyangga, harus benar-benar kuat. Baik dari sisi besaran rupiah, jumlah penerima, dan jangka waktunya,” ungkapnya.
Survei Poligov diselenggarakan terhadap 1.200 responden dari 4-9 September 2022 di seluruh wilayah Indonesia secara online untuk memotret secara cepat pandangan masyarakat terhadap kenaikan harga BBM. (rmn)