INDOPOS.CO.ID – Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan badan usaha. Hal ini berkaitan dengan distribusi bahan bakar minyak (BBM).
“Kami berkoordinasi dengan badan usaha berapa distribusi BBM, misalnya untuk bulan ini,” kata Saleh secara daring, Selasa (13/9/2022).
Apabila dalam pengawasan, lanjutnya, ditemukan masalah, maka distribusi tidak akan dibayar. Selain itu, tim juga melakukan pengawasan langsung ke lapangan, khususnya ke daerah yang berpotensi terjadi pelanggaran distribusi BBM bersubsidi.
“Kami juga melibatkan aparat penegak hukum (APH) dalam melakukan pengawasan,” ujar Saleh.
“Setiap bulan kami memberikan keterangan ahli dalam temuan-temuan kasus terkait pelanggaran BBM ke Polri,” tambahnya.
Lebih jauh Saleh mengatakan, hingga saat ini kendala distribusi BBM subsidi tidak tepat sasaran. Sehingga pemberlakuan sistem digital sangat dibutuhkan.
“Sistem digitalisasi sangat efektif, sehingga BBM subsidi tepat sasaran,” tuturnya.
“Seperti nomor kendaraan berapa, penerima siapa namanya, berbeda dengan solar,” sambungnya.
Saleh berharap, masyarakat yang berhak mendapatkan BBM subsidi untuk segara mendaftar ke MyPertamina. Sehingga, pemerintah bisa mengatur BBM subsidi agar tepat sasaran.
“Di beberapa kota sudah berjalan (pendaftaran), ada 4 ribu pendaftar,” tutupnya. (nas)