INDOPOS.CO.ID – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, industri perbankan, termasuk di dalamnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Apalagi, pertumbuhan kredit per Agustus 2022 masih bertumbuh 10,62 persen tahunan (year on year/yoy).
Ia berharap, perbankan dapat mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk naik kelas melalui pembiayaan termasuk platform digital. Saat ini, menurut dia, porsi kredit UMKM masih di kisaran 18 persen.
“Presiden mengarahkan agar kredit UMKM naik menjadi 30 persen atau sekitar Rp1.800 triliun pada 2024. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan dukungan dari semua pihak,” kata Airlangga, saat membuka acara Musyawarah Nasional (Munas) XI Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO) Tahun 2022, di Yogyakarta, Rabu (19/10/2022).
Ia mengapresiasi penyelenggaraan Munas XI Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo). Pelaksanaan Munas tersebut, menurutnya, menjadi momen untuk meningkatkan kinerja dan memajukan BPR dan PRS di Indonesia.
“Saat ini, dunia sedang menghadapi Kondisi yang tidak mudah, tantangan terus datang yang menunjukkan bahwa dunia sangat dinamis dan rentan terhadap guncangan,” ungkapnya.
Untuk mendukung pengembangan ekonomi digital dan inklusivitas keuangan. Seperti layanan berbasis digital BPR E-Cash yang diluncurkan Perbarindo. Layanan tersebut sejalan dengan teknologi yang makin dinamis dan memudahkan masyarakat bertransaksi.
“Saya berharap BPR E-Cash dapat meningkatkan layanan BPR dan BPRS. Semoga BPR dan BPRS dapat meningkatkan daya saing ke depan,” katanya.
Hadir dalam Munas XI Perbarindo, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta Srie Nurkyatsiwi mengatakan, menghadapi tantangan transformasi digital, BPR dan BPRS menjadi salah satu kunci untuk memenangi persaingan digitalisasi perbankan. Dengan menurunkan biaya operasi dan meningkatkan pendapatan serta memudahkan layanan konsumen.
“Industri BPR dan BPRS harus memanfaatkan teknologi digital untuk kemudahan layanan,” katanya.
Dia berharap BPR dan BPRS dapat menunjukkan eksistensi dan komitmen sebagai bank yang fokus memberdayakan UMKM dan menjadi garda terdepan dalam melayani UMKM. “Ke depan BPR dan BPRS harus lincah, adaptif, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan,” ungkapnya.
Hal yang sama diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Deputi Komisioner Regional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bambang Widjanarko. Ia mengatakan, BPR dan BPRS memiliki peran besar dalam menaikkan kelas UMKM yang jumlahnya sangat banyak. Oleh sebab itu, posisi strategis BPR dan BPRS perlu ditingkatkan fungsinya, sehingga lebih banyak lagi membantu UMKM.
“Kinerja industri BPR dan BPRS cukup baik terkait dengan permodalan, risiko kredit dan likuiditas yang terjaga dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto mengatakan, BPR dan BPRS berperan penting dalam mendampingi UMKM.
“Bisa dikatakan BPR ini seperti denyut nadi untuk pendampingan, permodalan, dalam menjalankan bisnis selama ini,” ujarnya.
Joko menuturkan, idealnya ada 4 fase yang harus dilalui BPR dan BPRS, agar berkontribusi lebih optimal terhadap UMKM di Indonesia. Di antaranya: inisiasi saat UMKM baru berdiri dan membutuh dana dari lembaga keuangan formal.
“Siapa lagi kalau bukan BPR dan BPRS,” ungkapnya.
Lalu, fase saat UMKM sedang berkembang dan belum mendapatkan pembiayaan dari perbankan umum. Dikatakan dia, BPR dan BPRS memberikan pendampingan dan modal usaha lebih besar dari fase pertama.
“Fase berikutnya, ekspansi di mana UMKM sudah maju dan berkembang dan mendorong UMKM agar bisa mandiri, ekspor dan Go Global,” bebernya.
“Kami menjadi garda terdepan dalam literasi, edukasi kepada masyarakat di Indonesia. Mungkin dari sisi kuantitatif masih kecil, tetapi kami sangat yakin bahwa multiplier effect sangat besar atas apa yang sudah kita lakukan dalam membantu UMKM,” imbuhnya. (nas)