INDOPOS.CO.ID – PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sukses meraih skor 85,05 atau kategori sangat baik, dalam Assesment Good Corporate Governance (GCG) tahun buku 2022. Menanggapi penilaian yang diberikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut, Direktur Center for Energy Policy M Kholid Syeirazi memberi apresiasi.
Dia mengatakan, raihan itu akan berdampak positif terhadap prospek bisnis Subholding Upstream Pertamina. Apalagi, menurut dia, PHE berencana melakukan penjualan perdana saham initial public offering (IPO). “Ini bisa jadi modal tambahan bagi PHE untuk melihat prospek bisnis ke depan yang lebih baik khususnya dengan recana IPO,” ujar Kholid dalam keterangan, Sabtu (3/6/2023).
Menurut Kholid, penghargaan ini membuktikan bahwa PHE dapat melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Apalagi penghargaan diberikan lembaga yang sangat kredibel seperti BPKP.
Tata kelola yang baik tersebut, dikatakan dia, tentu berpengaruh positif terhadap kinerja PHE. Dan PHE, lanjut Kholid, sudah membuktikan sebagai perusahaan yang memiliki kinerja sangat baik di sektor hulu migas.
Pada 2022, menurutnya, PHE berhasil mencetak laba bersih senilai USD 4,67 miliar atau setara Rp66,22 triliun. “Saya kira ini prospek yang bagus bagi aksi korporasi yang dapat ditempuh PHE dalam rangka fund rising untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya,” kata dia.
Menurut Kholid, raihan tersebut dapat mendorong perusahaan hulu migas ini untuk melakukan ekspansi dan eksplorasi migas sebanyak-banyaknya guna mendukung ketahanan energi nasional. “Jadi, PHE memang patut diapresiasi, baik dari kinerja operasional dan tata kelolanya, yang tercermin dalam skor tinggi yang diberikan,” lanjutnya.
Melalui kinerja operasional dan tata kelola yang baik, tak heran jika sampai saat ini PHE terus mendapatkan kepercayaan untuk mengelola sumber daya milik negara. Salah satunya, melalui penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) antara PT Pertamina Hulu Borneo dan mitra Eni Peri Mahakam Ltd., dan PT Pertamina East Natuna di Wilayah Kerja (WK) Peri Mahakam dan WK East Natuna.
Kholid mendorong agar PHE terus menjalin kerjasama dengan mitra, baik perusahaan dalam negeri dan luar negeri. Selain dapat saling menimba pengalaman dan memitigasi risiko bisnis. PHE juga dapat melakukan alih teknologi serta menjalin kerjasama dengan perusahaan asing, agar dapat meningkatkan performa yang jauh lebih baik.
“Kerjasama ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan publik apalagi menghadapi IPO. Biasanya kalau kita kerjasama dengan perusahaan dunia akan meningkatkan public trust,” tuturnya.
Hal yang sama diungkapkan pengamat ekonomi dan bisnis Universitas Pasundan Bandung Acuviarta Kartabi. Dia mengatakan, IPO tidak akan menghilangkan kontrol negara terhadap perusahaan. Pasalnya, hanya 10 persen saham kepemilikan pemerintah yang dilepaskan ke publik.
‘’Jadi tak perlu ada kekhawatiran hilangnya kontrol negara atas PHE pasca IPO. Sehingga kontrol pemegang saham utama dalam hal ini pemerintah masih sangat besar,” kata Acuviarta.
Bahkan menurut Acu, masuknya PHE ke lantai bursa akan berpengaruh positif terhadap kinerja dan pengelolaan manajemen yang lebih baik. Termasuk juga kontrol dan pertanggung jawaban terhadap publik. “Tentunya harapan bukan hanya masuknya dana baru tetapi juga berkaitan dengan teknologi, pengelolaan manajemen yang lebih baik, termasuk juga kontrol publik. Karena ada saham publik. Saya kira akan lebih transparan,” ungkapnya. (nas)