INDOPOS.CO.ID – Upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi masih terus digalakkan oleh para pemangku kepentingan. Tak terkecuali dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) menginisiasi forum konsolidasi untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pelabuhan.
Forum konsolidasi bertajuk ‘komitmen versama masyarakat pelabuhan memberantas korupsi’ menjadi ajang diskusi, berbagi informasi dan praktik pemberantasan korupsi.
“Forum konsolidasi ini, dengan harapan terbangun kerja sama yang lebih kuat dan konkret dalam menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih dan transparan,” kata Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Arif Suhartono dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Sinergi dalam upaya pemberantasan koruspi harus dilakukan mengingat begitu banyak lembaga atau institusi lain yang bekerja di Pelabuhan.
Sedikitnya ada 40 instansi yang bekerja dan beroperasi, seperti Otoritas Pelabuhan, Kantor Syahbandar, Bea Cukai, kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan lembaga lainnya. Selain itu ada ratusan perusahaan yang menjadi pemangku kepentingan di pelabuhan.
“Oleh karena itu, perlu sinergi bersama. Melalui forum ini, Komitmen mewujudkan pelabuhan bersih dan transparan, yang pada ujungnya membantu mengurangi biaya logistik nasional,” ujarnya.
Cara tersebut lebih dulu dijalankan di lingkungan internal melalui digitalisasi. Saat ini, hampir semua aktivitas dan operasional tercatat, terekam, atau terdokumentasi dengan baik.
Manajemen juga memiliki perangkat aturan dan sistem untuk meminimalisir berbagai kemungkinan kecurangan dan praktik korupsi di lapangan.
“Kami terus memperkuat sistem pengawasan melalui Satuan Pengawas Internal,” imbuh Arif.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, upaya pencegahan korupsi membutuhkan komitmen semua pihak, termasuk masyarakat pelabuhan.
“Persoalan korupsi menjadi aspek yang diperhatikan dalam pembenahan layanan di pelabuhan, tidak hanya cukup penindakan, namun juga memerlukan perbaikan sistem dan pencegahan, merupakan angka yang harus dikedepankan dalam perbaikan tersebut,” tuturnya, dalam kesempatan tersebut.
“Digitalisasi sektor pelabuhan merupakan langkah yang penting yang harus segera dilakukan karena akan membuat sistem tata kelola lebih transparan,” tambahnya. (dan)