INDOPOS.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya, dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani membagi penjelasannya pada empat kelompok besar. Yang pertama adalah perekonomian global dan domestik, asumsi dasar ekonomi makro dan kebijakan fiskal. Dalam bagian ini memuat mengenai jawaban atas pandangan fraksi terkait dengan desain kebijakan APBN 2024.
“Menanggapi pandangan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang masih relatif tinggi, dapat kami sampaikan bahwa meskipun TPT masih tinggi, tetapi terlihat tren penurunan dalam dua tahun terakhir. Hal ini menggambarkan kondisi penguatan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional yang berdampak positif terhadap kinerja penurunan tingkat pengangguran,” tutur Sri Mulyani membacakan salah satu jawaban pemerintah terkait pemandangan fraksi mengenai penurunan tingkat pengangguran.
Bagian kedua adalah terkait dengan pendapatan negara. Disampaikan pada bagian tersebut bahwa Pemerintah mengapresiasi dukungan dari Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Amanat Nasional kepada Pemerintah dalam upaya optimalisasi pendapatan negara. Pemerintah akan berupaya untuk menjaga tren pencapaian target penerimaan pajak tahun ke tahun.
Pemerintah juga sepakat dengan pandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terkait peningkatan rasio perpajakan yang perlu memerhatikan pemulihan ekonomi yang sedang berjalan dan penguatan transformasi ekonomi. Pemerintah berupaya untuk mempertahankan rasio perpajakan double digit, meskipun diperkirakan relatif masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022.
Bagian selanjutnya adalah mengenai belanja negara. Menkeu menyampaikan bahwa Pemerintah sependapat dengan pemandangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, bahwa Pemerintah sejak tahun 2019 telah komitmen untuk melaksanakan belanja negara yang berkualitas. Rancangan APBN tahun 2024 disusun untuk dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan/proyek yang bersifat produktif guna mendorong percepatan, pemulihan dan sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tak hanya mengenai komitmen pelaksanaan belanja yang berkualitas, pada bagian Belanja Negara juga disinggung mengenai penggunaan produk dalam negeri, APBN sebagai shock absorber dan beberapa hal lainnya.
“Menanggapi pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar Pemerintah meningkatkan kontribusi belanja Pemerintah terhadap perekonomian, serta meningkatkan kualitas dan kinerja belanja dapat dijelaskan sebagai berikut. Pemerintah senantiasa berupaya agar belanja Pemerintah dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta terus berupaya untuk memperbaiki kinerja belanja Pemerintah,” lanjut Sri Mulyani.
Bagian terakhir atau yang keempat membahas defisit pembiayaan anggaran dan risiko fiskal. Beberapa yang menjadi perhatian dari banyak fraksi adalah Saldo Anggaran Lebih (SAL), rasio utang, pembiayaan utang hingga Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional, dalam hal pembiayaan lainnya yang salah satunya bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) perlu dimanfaatkan secara optimal dan dapat diarahkan untuk menciptakan value creation yang tinggi,” kata Sri Mulyani dalam rapat membacakan jawaban pemerintah atas pemandangan fraksi-fraksi.
Lebih lanjut, disampaikan Sri Mulyani bahwa pemerintah sependapat dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa pendapatan negara melalui BUMN harus selalu dioptimalkan dan tata kelola BUMN penerima PMN harus terus ditingkatkan. Perbaikan dan penyehatan kinerja keuangan BUMN adalah salah satu faktor yang akan mempengaruhi optimalisasi pendapatan negara dari BUMN.
Sebelumnya, seluruh fraksi di DPR RI menyampaikan Pemandangan Umum atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan Selasa (22/8/2023) lalu di Gedung Nusantara II, Senayan. Jakarta. (dil)