INDOPOS.CO.ID – Ketua Umum Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (Perjakin) Petrus Loyani menekankan perdebatan antara Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan dan Juru Bicara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo.
Petrus menyoroti pernyataan Anies Baswedan yang mengklaim bahwa pengusaha konglomerat yang mendukungnya mengalami pemeriksaan pajak setelah mereka bertemu dengannya.
Di sisi lain, Jubir Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo menyatakan bahwa pemeriksaan pajak selalu didasarkan pada alasan teknis fiskal atau hasil analisis risiko pajak, bukan alasan politis.
“Untuk menentukan pernyataan mana yang lebih masuk akal, penting untuk memeriksa kebenaran pernyataan Anies dengan transparansi. Anies harus bersedia memberikan bukti konkret tentang perusahaan dan pengusaha yang diperiksa pajak setelah mendukungnya. Ini penting untuk memastikan bahwa pemeriksaan pajak tersebut tidak memiliki motif politik atau disalahgunakan,” katanya kepada INDOPOS.CO.ID, Kamis (21/9/2023).
Menurutnya, jika pengusaha yang merasa diperiksa pajak secara tidak adil memiliki bukti yang kuat, sebaiknya mereka mengambil langkah hukum untuk melawan pemeriksaan tersebut.
“Ini bukan hanya masalah Anies Baswedan, tetapi juga tentang menjaga prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem pajak,” ujarnya.
Petrus menegaskan, PERJAKIN sangat mendorong Anies untuk transparan dalam menyebutkan siapa pengusaha atau perusahaan yang sedang diperiksa dan jumlahnya.
“Ini penting agar tidak ada alasan bagi pengusaha tersebut untuk menolak membantu Anies jika masalah pajaknya memang ada. Jika jawaban Anies benar, saya, sebagai Pengacara Pajak independen, siap memberikan bantuan hukum secara pro bono (gratis) dalam menghadapi pemeriksaan tersebut, tanpa memandang seberapa rumitnya perkara pajak yang dihadapi pengusaha atau perusahaan tersebut,” tegasnya
Ia menambahkan, persoalan ini bukan lagi tentang Anies Baswedan, tetapi tentang melawan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak adil dan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta moralitas.
“Saya siap bekerja sama dengan siapa pun yang bertujuan baik untuk memperjuangkan keadilan dan moralitas, tanpa memandang perbedaan agama, ras, atau pilihan politik,” pungkasnya. (fer)
