INDOPOS.CO.ID – Pakar kebijakan publik Universitas Tri Sakti Trubus Rahadiansyah menilai, implementasi power wheeling terlalu lamban dan harus dipercepat. Padahal, di sisi lain skema tersebut sangat dibutuhkan. Di antaranya, untuk menciptakan good governance, termasuk mengatasi masih seringnya byar pet di berbagai wilayah.
“Betul (terlalu lamban) dan sangat disayangkan. Padahal dibutuhkan untuk menciptakan good governance dan reformasi pelayanan publik terkait listrik. Makanya dari sudut pandang kebijakan publik, power wheeling perlu dipercepat, harus didorong,” kata Trubus kepada INDOPOS.CO.ID, Selasa (9/1/2024).
Trubus mencontohkan, masih banyaknya wilayah di Indonesia yang byar pet listrik PLN, sebagai dampak masih kurangnya good governance. “Good governance kan berkaitan dengan transparansi, akuntabel dan sebagainya. Seharusnya dengan good governance yang baik, tidak perlu ada pemadaman listrik seperti sekarang,” kata Trubus.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) ini, seringnya byar pet sangat merugikan masyarakat. Tidak hanya merusak berbagai peralatan namun juga mengganggu aktivitas. “Bahkan kereta cepat Whoosh juga sempat terimbas listrik padam,” kata dia.
Kondisi byar pet listriK PLN memang masih sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagai contoh, pemadaman 27 jam di Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul, 03 Januari 2024. Begitu pula beberapa wilayah di Batam, 04 Januari 2024. Pemadaman tersebut, bahkan berpotensi menyebabkan gangguan serius dalam pelayanan suplai air bersih.
Kondisi serupa terjadi di Bontang. Menurut Direktur Perumda Tirta Taman Suramin pada Desember 2023, produksi air harus terhenti saat terjadi pemadaman listrik. Padahal, proses pengambilan air hingga penjernihan memerlukan waktu tidaka sebentar dan terus-menerus. Pemadaman tersebut, juga dikatakan merusak sejumlah peralatan di sumur air bawah tanah.
Dalam konteks itulah Trubus berharap, penerapan power wheeling harus segera dilakukan. Keberadaan swasta pada skema power wheeling, menurutnya, akan mengurangi beban PLN dan mendukung BUMN tersebut dalam meningkatkan pelayanan. Selain itu, sekaligus memacu BUMN tersebut untuk meningkatkan tata kelola.
“Pelayanan publik dalam hal kelistrikan akan terpenuhi dengan baik. PLN tetap leading dan semakin berdaya saing. Sedangkan swasta akan menjadi komplementer untuk mendukung PLN,” imbuhnya.
Hal yang sama diungkapkan Pengamat Energi Ali Herman Ibrahim. Ia mengatakan, implementasi power wheeling memang terlalu lamban. Penyebabnya, karena skema yang saat ini digodok dalam RUU EBET, dilakukan pihak-pihak yang dinilai kurang paham.
“Maaf saja, harusnya dilibatkan juga orang-orang yang tepat untuk membahas itu. Termasuk power wheeling, banyak orang gak paham,” kata Ali.
Ali sendiri mengaku setuju dengan penerapan power wheeling. Pasalnya, skema tersebut dinilai akan menguntungkan PLN. “Asalkan dikaji dengan benar. Sistemnya harus dibuat baik. Dibuat dulu aturan yang benar, pasti PLN untung. Semua yang terlibat juga untung, bukan PLN saja,” kata dia.
Ali mengatakan, melalui kajian yang tepat, akan didapat win-win solution. Salah satu keuntungan, kata Ali, adalah kemudahan dan investasi. Dalam skema ini, investment negara memang berkurang. Namun, agregat PLN bisa dioptimalkan.
“Makanya, harus dibicarakan bersama antara tiga pihak, PLN, swasta dan pemerintah. Tetapi leader-nya tetap pemerintah,” katanya. (nas)