SKK Migas dan KKKS Bantu Pemasangan Listrik Wilayah Terpencil

KKKS

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan apresiasi kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Kepulauan Riau yang telah melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Foto: SKK Migas

INDOPOS.CO.ID – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan apresiasi kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Kepulauan Riau yang telah melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. PPM dinilai mampu memberikan multiplier effect keberadaan Industri migas dan bermanfaat bagi masyarakat.

Program pengembangan masyarakat di Kepulauan Anambas yang diberikan SKK Migas dan KKKS diantaranya adalah bantuan pemasangan listrik, revitalisasi Penerangan jalan umum tenaga surya dan bantuan genset. Serah terima program PPM tersebut diberikan langsung Deputi Pengawas internasl SKK Migas, Eko Indra Heri dan diterima Wakil Bupati Anambas Wan Zuhendra.

Deputi Pengawas InternaL SKK Migas, Eko Indra Heri mengatakan, program pengembangan masyarakat atau PPM merupakan bukti kepedulian Industri Hulu Migas terhadap masyarakat sekilar wilayah operasi.

“Program pengembangan masyarakat ini harus dijaga dan SKK Migas akan terus mendorong agar keberadaan industri migas berdampak bagus bagi masyarakat,” kata dia, yang turun langsung melihat program pengembangan masyarakat Kepulauan Anambas.

Menurut Eko, KKKS di Kepulauan Riau sebagian besar telah melaksanakan program pengembangan masyarakat sesuai program dan arahan SKK Migas.

“Ini patut kita apresiasi dan harus ditingkatkan,” kata Eko Indra Heri, melalui pesan tertulis, Kamis (29/2/2024).

Program pemasangan listrik dilakukan SKK Migas dan KKKS dilakukan di wilayah terpencil, yaitu di kawasan Pulau Matak, Kecamatan Kute Siantara dan Kecamatan Palmatak, Kabupaten Anambas yang merupakan daerah terluar dan disebelah utara berbatasan langsung dengan laut Natuna Utara, namun belum mendapatkan aliran listrik.

Sementara itu, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatra Bagian utara (Sumbagut), Rikky Rahmat Firdaus mengatakan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) tentunya harus selaras dengan produksi migas yang dihasilkan.

”Ini merupakan salah satu bagian pendukung dari kegiatan Hulu Migas dan untuk pembangunan daerah agar tercipta harmonisasi,” ucapnya

Menurut Rikky, di tahun 2024, lifting migas provinsi Kepulauan Riau diharapkan kembali bisa memenuhi target APBN atau meningkat menjadi 17,491 BOPD dan 229 MMSCFD gas, sementara capaian salur gas berkontribusi sekitar 7 persen bagi pencapaian secara nasional.

Seperti diketahui, saat ini terdapat 12 KKKS Eksplorasi dan Eksploitasi yang beroperasi di Kepulauan Anambas, diantaranya Harbour Energy, Medco E&P Natuna dan Star Energy Kakap, Kufpec, dan Pertamina East Natuna.

SKK Migas terus mendukung KKKS dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam upaya mendapatkan cadangan migas dan memproduksi migas di Indonesia untuk negara.

Pencapaian hasil lifting Migas nasional adalah penopang penting APBN Nasional dan mengejar target 1 Juta BOPD dan 12 BSCFD Gas 2030. Bagi daerah penghasil, Dana Hasil Migas adalah andalan sumber anggaran bagi pembangunan di daerah.

Sektor hulu Migas juga memberikan dampak multiplier effect yang lain seperti Pajak dan Retribusi Pusat dan Daerah, Participating Interest, kesempatan lapangan usaha dan kesempatan kerja, Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dan efek lainnya. (srv)

Exit mobile version