Begini Strategi Pemerintah Jaga Stabilitas Ketersediaan Pangan Jelang Ramadan

pangan

Direktur Distribusi dan Cadangan Makanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani. Foto: Dok FMB9

INDOPOS.CO.ID – Pemerintah bergerak cepat memastikan, stabilitas ketersediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Sejumlah strategi telah disiapkan mengantisipasi, lonjakan permintaan dan menjaga harga bahan pokok tetap stabil.

Direktur Distribusi dan Cadangan Makanan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rachmi Widiriani mengatakan, semua pihak terkait siap mendukung ketersediaan pangan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Itu dibahas dalam rapat koordinasi dipimpinMenteri Dalam Negeri.

“Keputusan rapat koordinasi juga mencakup penggiatan gerakan pangan murah di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dengan mitra asosiasi dan BUMN yang menawarkan harga lebih terjangkau,” kata Rachmi dalam dialog FMB9 bertajuk ‘Persiapan Ramadhan, Kondisi Harga Bahan Pokok’, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Ia menegaskan, rapat tersebut juga tidak ada wacana untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Hal tersebut karena situasi yang terjadi saat ini merupakan anomali, jika HET dinaikkan maka akan ada kemungkinan harga beras tidak akan bisa turun lagi.

Ia menambahkan, strategi lain diambil adalah menyiapkan waduk dan embung sebagai cadangan air, serta mengantisipasi kemungkinan El Nino dengan menambahkan beras dari luar negeri.

“Pemerintah juga akan mengoptimalkan lahan di sekitar waduk untuk budidaya,” ucap Rachmi.

Menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah menghimbau masyarakat untuk belanja bijak dan menghindari food waste.

Bantuan pangan akan terus diserahkan ke KPM sampai Juni, dan sebentar lagi akan dirilis bantuan untuk keluarga risiko stunting dengan ayam 1 kg dan telur 10 butir.

Terkait situasi kenaikan harga beras saat ini, data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa produksi beras nasional mengalami kontraksi delapan bulan terakhir yang berada di bawah angka kebutuhan beras nasional.

Mengatasi situasi itu, pemerintah telah mengimpor beras sejak tahun 2023 dan menyiapkan cadangan pangan untuk intervensi sesuai dengan Perpres 125 Tahun 2022.

“Langkah ini telah terbukti berdampak pada penahanan laju inflasi, dengan 22 juta KPM tidak perlu bersaing di pasar untuk mendapatkan beras,” imbuhnya. (dan)

Exit mobile version