INDOPOS.CO.ID – Aggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengaku heran dengan kebijakan pemerintah yang tengah mengimpor beras dari Vietnam, padahal sebagian daerah justru saat ini sedang dalam masa panen.
Salah satunya yaitu masuknya beras sebanyak 1.000 ton ke Sumbawa dan Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui proses bongkar muat di Pelabuhan Lembar
Johan mengingatkan Bulog agar jangan sembarangan melakukan pasokan beras ke wilayah sentra produksi beras nasional.
Menurutnya, harus ada pertimbangan yang matang untuk menjaga keberpihakan kepada petani yang tengah menghadapi musim panen raya dan semua petani sedang dilanda kekhawatiran jatuhnya harga gabah akibat pasokan beras impor ini.
“Masuknya beras impor ke Pulau Sumbawa bakal mencekik petani. Hal ini akan mengganggu beban mental petani yang sedang berusaha meningkatkan produksi beras,” ujar Johan dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (7/4/2024).
“Hal ini akan mengganggu beban mental petani yang sedang berusaha meningkatkan produksi beras,” sambungnya.
Politisi PKS ini menegaskan, pemerintah harus sadar bahwa pasokan beras impor ini akan mempengaruhi harga di tingkat petani. Untuk itu pemerintah diminta bertanggung jawab untuk menjamin agar harga gabah di tingkat petani tidak jatuh.
“Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang dialami petani akibat dari pasokan beras impor ini,” ucap Johan.
Selain itu, lanjut Johan, pemerintah harus menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) saat pasokan beras impor tersebut masuk ke Pulau Sumbawa agar harga jual petani tidak jatuh. Sehingga, para petani diharapkan dapat menikmati keuntungan pada saat panen raya ini.
“Pemerintah harus pastikan bahwa petani tidak boleh mengalami kerugian akibat pasokan beras impor ini. Kita harus memberi dukungan bagi semua petani untuk meningkatkan produksi beras di kawasan sentra beras seperti di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat ini,” imbuh Johan.
Di sisi lain, Johan menilai agar Bulog jangan berdalih pasokan tersebut untuk kebutuhan bantuan pangan. Sebab, menurutnya, bantuan pangan untuk masyarakat haruslah diprioritaskan bersumber dari hasil keringat petani di Sumbawa dan KSB sehingga daerah sentra beras mampu berfungsi sebagai sumber utama pasokan beras di wilayah tersebut.
”Sebagai contoh di Kabupaten Sumbawa sejak Bulan Januari 2024 sudah terealisasi 730 Hektar dan puncak panen raya April ini diprediksikan mencapai 15.450 hektar, apakah daerah surplus beras ini harus dirasuki lagi oleh pasokan impor, sungguh di luar nalar,” pungkasnya. (dil)