INDOPOS.CO.ID – Pembangunan infrastruktur transportasi mampu mengangkat ekonomi nasional. Sebab, keberadaanya dapat merajut dan mempersatukan ragam aktivitas, termasuk bisnis menjadi efisien.
Kepemimpinan Presiden Joko Widodo melalui Kabinet Indonesia Maju 2014-2024, memiliki visi untuk meraih Indonesia Emas di tahun 2045 atau usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dan menjadi lima besar negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di dunia.
Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan pembangunan di segala bidang, salah satunya infrastruktur transportasi. sektor transportasi memiliki kontribusi pembangunan infrastruktur nasional.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut menjadi pondasi bagi meningkatnya keterhubungan antarwilayah, pertumbuhan ekonomi wilayah, dan kemajuan peradaban, yang berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.
“Kehadiran infrastruktur transportasi publik diharapkan, mampu menjadi solusi dan menjawab sejumlah persoalan yang dihadapi seperti: keterisolasian wilayah, distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, inefisiensi layanan transportasi, hingga polusi dan kemacetan,” kata Adita Irawati melalui gawai, Jakarta, Sabtu (13/4/2024).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur transportasi secara merata turut berkontribusi pada peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Mengutip Kemenko Perekonomian, dari berbagai pembangunan proyek strategis nasional (PSN) selama kurun waktu 10 tahun, telah meningkatkan daya saing bangsa.
Berdasarkan data dari International Institute for Management Development (IMD) Global Competitiveness Index Tahun 2023, dengan sejumlah kriteria penilaian dari sisi kinerja ekonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis, dan infrastruktur, posisi Indonesia berada di peringkat 34 dunia, atau naik 10 peringkat dari tahun 2022.
Bahkan sektor transportasi berkontribusi pada biaya logistik nasional. Berdasarkan data Bappenas, Kemenko Perekonomian dan Badan Pusat Statistik, biaya logistik nasional saat ini sebesar 14,29 persen dari PDB.
Dalam 10 tahun ke depan, biaya itu diharapkan dapat diturunkan hingga berada di kisaran 10 persen dari PDB, dan ditargetkan turun dalam kisaran 8 persen dari PDB pada 2045.
Sementara data BPS, pada 2022 dan 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tumbuh di kisaran 4 sampai dengan 5 persen. Sektor transportasi pun tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu di kisaran 15 persen, yang turut mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ia menyatakan, pembangunan infrastruktur transportasi tentu punya kontribusi besar terhadap peningkatan jumlah UMKM di Tanah Air. Contohnya penambahan simpul transportasi yakni stasiun, terminal, bandara dan pelabuhan.
“Maka ini, merupakan sebuah peluang bagi masyarakat dan UMKM karena dapat berjualan di sana seperti tenant makanan, minuman, marchendise, oleh-oleh dan sebagianya,” ucapnya dengan penuh rasa yakin.
Di sisi lain, untuk mengetahui sejauh mana kemajuan perekonomian Indonesia, tolak ukurnya tentu beraneka ragam, tidak hanya dilihat dari sektor transportasi saja. Namun demikian, sektor transportasi jadi salah satu indikator yang ada di dalamnya.
“Tapi, satu hal yang pasti, transportasi modern yang dulu hanya ada di luar negeri, kini sudah hadir di dalam negeri. Ini menjadi laboratorium yang baik bagi Sumber Daya Manusia nasional untuk belajar banyak terkait teknologi baru,” ujar Adita Irawati.
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dan dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) tahun 2005 – 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019 dan 2020-2024, Kementerian Perhubungan diamanahi membangun konektivitas untuk menghubungkan dan mempersatukan Indonesia.
“Berbagai pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan dengan paradigma Indonesia Sentris, atau merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan tiga indikator capaian utama yaitu: meningkatkan konektivitas, pelayanan, dan keselamatan transportasi,” jelas Adita.
Visi tersebut menjadi dasar bagi Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan, yang dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan lima tahunan (2015 – 2019 dan 2020 – 2024) dan rencana kerja tahunan Kementerian Perhubungan.
“Intinya, Kemenhub bersama pemangku kepentingan di sektor transportasi terus berkomitmen melanjutkan berbagai pembangunan konektivitas antar wilayah, meningkatkan integrasi antarmoda,” tuturnya.
Termasuk mengembangkan transportasi massal perkotaan, green and smart mobility, serta membangun transportasi yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendukung pemerataan ekonomi Indonesia.
Kemenhub membangun infrastruktur transportasi publik yang modern dan berteknologi tinggi seperti: LRT Jabodebek, MRT, Kereta Cepat, dan sejumlah moda transportasi lainnya di Indonesia.
Ia menyadari, pembangunan infrastruktur merupakan suatu pekerjaan besar dengan nilai investasi dan resiko besar, yang seringkali tidak bisa dirasakan dampaknya dalam waktu yang singkat.
“Agar dapat berfungsi optimal, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi lintas sektoral untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung,” cetusnya.
Sebab, tugas Kemenhub tidak berhenti ketika infrastruktur sudah selesai dibangun, tetapi harus memikirkan bagaimana kehadiran infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat banyak atau diistilahkan dengan “Netes/Delivered”.
“Kami diamanahi bahwa infrastruktur transportasi yang telah terbangun harus dihubungkan atau terintegrasi dengan titik-titik ekonomi seperti destinasi pariwisata, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, sentra produksi baik itu pertanian, perikanan, dan industri kecil/UMKM,” imbuhnya. (dan)