Jumat, 24 Maret 2023
No Result
View All Result
www.indopos.co.id

  • Home
  • Politik
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index
www.indopos.co.id
  • Home
  • Politik
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index
No Result
View All Result
www.indopos.co.id
No Result
View All Result
Home Headline

Pengamat Menilai Pemindahan IKN Terkesan Dipaksakan

by gint
Jumat, 4 Februari 2022 - 12:30
in Headline
Pengamat Menilai Pemindahan IKN Terkesan Dipaksakan

Caption: Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Dr. Trubus Rahadiansyah. Foto: Ist.

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOS.CO.ID – Pemindahan ibu kota negara (IKN) oleh pemerintah terkesan dipaksakan karena dari sisi anggaran sebenarnya belum siap apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti ini.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Dr. Trubus Rahadiansyah mengatakan, pihaknya dua kali diuandang oleh Panitia Khusus (Pansus) DPR RI untuk memberi masukan terkait perpindahan IKN tersebut.

BacaJuga

Kemendagri Telah Siapkan SE Larangan Bukber untuk Pemerintah Daerah

Pramono Anung: Larangan Buka Puasa Bersama Ditujukan Untuk ASN dan Pejabat.

“Salah satu masalah yang dibahas adalah terkait anggaran. Sebab, pembangunan IKN itu merupakan sesuatu yang rumit yang membutuhkan pembangunan yang berkelanjutan. Karena tidak mungkin pembangunan IKN itu akan selesai tahun 2024,” ujar Trubus Rahadiansyah kepada indopos.co.id, Jumat (4/2/2022).

Trubus menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana untuk menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membangun IKN.

“Dana PEN itu seharusnya digunakan untuk pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 ini, bukan untuk yang lain,” katanya.

Menurut Trubus, bukan saatnya lagi menolak IKN karena undang-undang (UU) sudah disahkan oleh DPR. Yang perlu dilakukan saat ini, bagaimana mengawal pembangunan IKN agar bebas dari praktik korupsi dan tidak membebankan APBN.

“Saya setuju pemindahan IKN namun biayanya harus melalui investor sehingga tidak membebankan APBN. Karena itu, orang yang akan menjadi kepala otorita pembangunan IKN harus benar-benar profesional dan didukung partai mayoritas pendukung pemerintah serta memiliki kemampuan untuk mendatangkan investor,” ujar Trubus.

Ia menegaskan, pembangunan IKN itu akan rampung sekitar 20 tahun. Itu berarti empat periode presiden. Kalau hanya mengandalkan APBN tentu sangat berat.

“Ada kekhawatiran akan terjadi mangkrak kalau hanya mengandalkan APBN. Belum tentu presiden periode berikutnya akan melanjutkan pembangunan IKN tersebut kalau mengalami kesulitan dari sisi anggaran, kendati sudah ada undang-undang. Jadi, pertimbangan dari sisi anggaran harus benar-benar matang,” ujarnya.

Trubus mengatakan skema pembiayaan pembangunan IKN itu 53 persen dari pemerintah dalam hal ini APBN dan 47 persen melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

“Skema ini mewajibkan untuk mencari investor sehingga tidak memberatkan APBN. Kalau pakai APBN pasti polanya utang. Utang semakin membengkak akan menimbulkan penderitaan bagi anak dan cucu kita nantinya,” ujarnya.

Kalau mendatangkan investor, kata Trubus, pasti ada yang namanya politik tukar guling atau kompensasi.

Persoalan kedua kata Trubus, adalah terkait tanah atau lahan. Ia mengatakan tanah yang digunakan untuk membangun IKN, tidak semuanya tanah milik negara tetapi ada tanah adat, ulayat dan lain-lain.

“Luas IKN itu lima kali lipat luas DKI Jakarta. Kalau untuk lahan milik negara memang tidak ada persoalan tetapi lahan untuk pengembangan kawasannya yang bermasalah,” ujar Trubus.

Trubus menjelaskan, persoalan lain yang terjadi di kawasan yang akan dibangun IKN adalah terkait lingkungan hidup. Pada lahan IKN itu terdapat banyak lubang bekas tembang yang tidak dilakukan reklamasi, penimbunan kembali atau reboisasi.

“Persoalan lingkungan hidup ini banyak dipersoalkan oleh rekan-rekan dari Walhi dan aktivis lingkungan lainnya. Apakah lubang besar bekas tambang yang ditinggal oleh perusahaan itu menjadi tanggung jawab negara,” katanya.

Khusus soal lahan IKN, belakangan banyak yang mengklaim bahwa pada wilayah yang akan dibangun IKN itu ada lahan milik adat Kerajaan Kutai dan lain-lain.

“Persoalan tanah atau lahan ini harus benar-benar diselesaikan. Putra daerah di Kalimantan, tidak hanya Kalimantan Timur, perlu diajak terlibat dalam otorita pembangunan IKN, sehingga berbagai persoalan bisa diselesaikan dengan pendekatan budaya dan lain-lain,” katanya. (dam)

Tags: IKNpemindahan ibukota negarapengamat
ShareTweetSendShareSend

Related Posts

GT-Palimanan
Headline

Jalan Tol Masih Pilihan Favorit Pemudik Lebaran 2023

Kamis, 23 Maret 2023 - 11:09
umum
Nasional

Pengamat Minta Pemerintah Optimalkan Transportasi Umum

Jumat, 10 Maret 2023 - 23:55
pengamat
Nasional

Transaksi Siluman, Pengamat Minta Mahfud MD Jangan Jadi Menteri Komentator

Jumat, 10 Maret 2023 - 21:12
ristyan
Ekonomi

Mengubah Budaya Kerja Pekerja Konstruksi di IKN Nusantara

Rabu, 8 Maret 2023 - 11:31
depoo
Headline

Tak Ada Perbaikan, Pengamat Desak Menteri BUMN Copot Komut dan Dirut Pertamina

Selasa, 7 Maret 2023 - 17:03
Pembangunan-Jalan-Kerja
Nasional

Dukung Pengembangan Infrastruktur, Brantas Abipraya Bangun Jalan Nasional Kaltim

Senin, 6 Maret 2023 - 14:28
Load More

Populer hari ini

virgojanti

Selama Ramadan, Ini Aturan Jam Kerja ASN Pemprov Banten

Kamis, 23 Maret 2023 - 22:02
ilustrasi kapal

Polemik Dunia Perikanan, Benarkah Pascaproduksi Jadi Solusi?

Selasa, 21 Maret 2023 - 21:12
SPinjam

Cara Mengisi e-Money di Shopee dengan Mudah dan Cepat!

Selasa, 10 Januari 2023 - 16:35
Unggah Animasi Puan Berbadan Tikus, BEM UI: DPR Wakil Oligarki

Unggah Animasi Puan Berbadan Tikus, BEM UI: DPR Wakil Oligarki

Kamis, 23 Maret 2023 - 14:18
Gempa-Lembata-NTT

Gempa Magnitudo 5.1 Guncang Lembata NTT Tak Berpotensi Tsunami

Kamis, 23 Maret 2023 - 09:15

E-Paper

Koran Indoposco Edisi 21 Maret 2023 - Screenshot 2023 03 20 at 11.55.59 PM - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco Edisi 21 Maret 2023

by gimbal
Selasa, 21 Maret 2023 - 00:08
Koran Indoposco Edisi 17 Maret 2023 - Screenshot 2023 03 17 at 12.40.59 AM - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco Edisi 17 Maret 2023

by gimbal
Jumat, 17 Maret 2023 - 00:52
Koran Indoposco Edisi 13 Maret 2023 - Screenshot 2023 03 13 at 12.06.14 AM - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco Edisi 13 Maret 2023

by gimbal
Senin, 13 Maret 2023 - 00:18
www.indopos.co.id | indoposco.id

Copyright © 2023.

www.indopos.co.id | indoposco.id

  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index

Copyright © 2023.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist