INDOPOS.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI Debby Kurniawan mendesak pemerintah untuk mengungkap mafia karantina dan pengurusan visa cepat di Bali. Sebab peristiwa ini bisa mencoreng sektor pariwisata di Indonesia.
“Harus ditindak cepat kasus mafia karantina dan pengurusan visa cepat di sektor pariwisata kita,” ujar Debby Kurniawan melalui gawai, Rabu (23/2/2022).
Ia mendukung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno yang merespon cepat kasus tersebut. Sebab, peristiwa tersebut merugikan para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) warga negara asing (WNA).
“Target pascapandemi wisatawan asing (Wisman) bisa ramai ke Tanah Air. Dengan peristiwa ini, kami khawatir mereka akan berpikir dua kali untuk datang lagi ke Indonesia,” terangnya.
“Jelas oknum ini merugikan sektor pariwisata kita. Harus diungkap dan diberikan sanksi tegas, agar ada efek jera,” imbuhnya.
Legislator Partai Demokrat ini meminta pemerintah melakukan pengawasan di pintu masuk ke Indonesia. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.
“Ini untuk apa? Tentu kita ingin pandemi segera berlalu. Apabila ini longgar dan ada oknum yang nakal, maka bisa saja PPLN (OTG atau orang tanpa gejala) membawa virus Covid-19 dari luar,” katanya.
“Dan menularkan di Tanah Air. Kasus Covid-19 tak akan selesai, naik lagi dan naik lagi. Terus kapan kita bisa rampung tangani pandemi,” imbuhnya.
Ia meminta agar penerapan masa karantina bagi PPLN WNA sesuai peraturan penanganan Covid-19. Hal ini untuk menjaga masyarakat Indonesia dari penularan virus Covid-19 dari luar negeri.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, akan mengusut tuntas mafia pengurusan visa cepat untuk liburan ke Bali. Masalah mencuat setelah gubernur Bali membenarkan dan melaporkan adanya mafia karantina di Bali dan permainan e-visa pada Kamis 17 Februari 2022 lalu.
“Pada intinya saya sangat menyayangkan adanya mafia karantina yang mematok harga visa di atas harga yang telah ditetapkan. Banyak laporan dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) WNA yang merasa dirugikan oleh oknum yang diduga melakukan praktik ‘mafia karantina’. Perbuatan oknum tersebut selain merugikan para PPLN WNA juga mencoreng pariwisata Indonesia di mata dunia,” kata Sandiaga. (nas)