Kamis, 21 September 2023
No Result
View All Result
www.indopos.co.id
  • Home
  • Politik
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index
www.indopos.co.id
  • Home
  • Politik
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index
No Result
View All Result
www.indopos.co.id
No Result
View All Result
Home Headline

Politikus PDIP Ungkap Dampak Buruk Penundaan Pemilu 2024

Redaktur Ali Rachman
Selasa, 1 Maret 2022 - 13:10
di kanal Headline
KPU

Ilustrasi.

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOS.CO.ID – Anggota Fraksi PDIP DPR, Andreas Hugo Pareira menyatakan, wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) tidak punya dasar hukum maupun dasar politik, karena masa jabatan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam aturan tersebut, dijelaskan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan.

BacaJuga

Tok! DPR Setujui RUU APBN 2024 Jadi Undang-Undang

Andi Ony Dilantik Jadi Pj Bupati Tangerang

Jika wacana menunda Pemilu 2024, maka pertama, akan terjadi kekosongan jabatan semua jabatan dipilih rakyat baik itu presiden, gubernur, bupati, walikota se-Indonesia maupun legislatif pusat, provinsi dan kabupuaten, kota serta DPD.

Kedua, harus mengamandemen UUD 1945 untuk menambah jabatan yang dipilih oleh rakyat. Atau, presiden mengeluarkan Dekrit untuk penambahan massa jabatan.

“Tetapi (Dekrit) ini akan berakibat presiden melawan konstitusi, karena presiden disumpah untuk taat konstitusi,” kata Andreas dalam keterangannya, Selasa (1/3/2022).

Dampak ketiga, secara politik penambahan jabatan itu menjadi ironi setelah DPR melalui Komisi II bersama pemerintah telah memutuskan agenda tahapan-tahapan pemilu 2024 beberapa waktu lalu.

“Ini ‘kan menjadi aneh, akan menjadi pertanyaan masyarakat apakah ketika Komisi II memutuskan tahapan Pemilu tidak diketahui para Ketum-nya?,” ujarnya.

Selain itu, alasan ekonomi pun, tidak bisa dipertanggung jawabkan karena justru dari tahun sebelumnya, saat ini masih berjuang pemulihan ekonomi. Salah satu kunci pemulihan ekonomi adalah kepastian regulasi politik.

“Sehingga mewacanakan penundaan Pemilu ini, justru berbahaya bagi kepastian regulasi politik, yang akan berdampak bagi pemulihan ekonomi itu sendiri,” nilai legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.(dan)

Tags: andreas hugo pareirapdippemilupenundaan pemilu
ShareTweetSendShareSend

MIXADVERT JASAPRO

Related Posts

Bagi-bagi-uang
Headline

Bawaslu Dalami Tayangan Zulhas Bagi-Bagi Uang

Rabu, 13 September 2023 - 08:55
Megawati Pimpin Rapat Konsolidasi Ketum Parpol di Kantor PDIP
Politik

Pengamat Sebut PDIP Akan Memilih Tokoh Jawa Barat untuk Cawapres

Senin, 11 September 2023 - 14:50
ICW Desak KPU Ungkap Caleg Terpidana Kasus Korupsi
Nasional

Pilpres sebagai Jembatan Menuju Indonesia Emas

Senin, 11 September 2023 - 11:29
Rakernas IV PDIP Akan Bahas Strategi Pemenangan Capres dan Caleg
Politik

Rakernas IV PDIP Akan Bahas Strategi Pemenangan Capres dan Caleg

Minggu, 10 September 2023 - 18:03
Puan-AHY-IP
Nasional

Isu Demokrat Gabung PDIP, Bisa Dicap Pragmatis dan Tak Layak Usung Perubahan

Sabtu, 9 September 2023 - 18:05
Demokrat: Pertemuan SBY-Megawati Sudah Terwacanakan
Politik

Demokrat: Pertemuan SBY-Megawati Sudah Terwacanakan

Sabtu, 9 September 2023 - 13:48
Load More

Populer hari ini

ilustrasi pejabat

Pejabat Eselon 2 Kemendagri Jadi Pj Bupati Tangerang, Ini Namanya

Rabu, 20 September 2023 - 17:46
ip

Inilah Tanggapan Mahasiswa UGM Terhadap Adu Gagasan Bacapres Anies

Selasa, 19 September 2023 - 23:49
Penerimaan CPNS dan PPPK Kemenkumham Tahun 2023 Dibuka

Penerimaan CPNS dan PPPK Kemenkumham Tahun 2023 Dibuka

Rabu, 20 September 2023 - 20:47
Dialog Kebangsaan dengan Mahasiswa Sukabumi, Inilah yang Anies Bicarakan

Dialog Kebangsaan dengan Mahasiswa Sukabumi, Inilah yang Anies Bicarakan

Rabu, 20 September 2023 - 23:21
Industri Sawit Kian Terpuruk, Pemerintah Perlu Benahi Regulasi dan Hukum

Industri Sawit Kian Terpuruk, Pemerintah Perlu Benahi Regulasi dan Hukum

Kamis, 21 September 2023 - 03:39

E-Paper

Koran Indoposco Edisi 19 September 2023 - Screenshot 2023 09 19 at 12.58.22 AM - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco Edisi 19 September 2023

Redaktur gimbal
Selasa, 19 September 2023 - 01:21
Koran Indoposco Edisi 15 September 2023 - Screenshot 2023 09 15 at 12.06.36 AM - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco Edisi 15 September 2023

Redaktur gimbal
Jumat, 15 September 2023 - 00:17
Koran Indoposco Edisi 12 September 2023 - Screenshot 2023 09 12 at 12.06.54 AM - www.indopos.co.id
koran indoposco

Koran Indoposco Edisi 12 September 2023

Redaktur gimbal
Selasa, 12 September 2023 - 00:25
www.indopos.co.id | indoposco.id

Copyright © 2023.

www.indopos.co.id | indoposco.id

  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan

Follow Us

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Gaya Hidup
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Koran
  • Index

Copyright © 2023.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist