INDOPOS.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengumumkan penyelenggaraan Pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Ini untuk meredam polemik terkait penundaan Pemilu yang liar di masyarakat.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pengamat Politik Kedai Kopi Henri Satrio dalam acara daring, Minggu (6/3/2022). Ia menilai, orkestrasi penundaan Pemilu dekat dengan istana dan kekuasaan.
“Orkestrasi ini dekat dengan istana dan kekuasaan, pertama Bahlil lalu disusul ketua-ketua partai politik,” katanya.
Seperti dikatakan Zulkifli Hasan, masih ujar Henri, menyebut penundaan Pemilu kemauan pak Luhut. Dan menurut Luhut sendiri presiden sudah menyetujuinya. “Saya kira orkestrasi ini dekat istana,” ucapnya.
Menurut dia, penundaan pemilu masih bersayap. Dan publik membutuhkan pernyataan resmi dari Presiden Jokowi terkait jadwal Pemilu.
“Ini bagian mengkudeta KPU, dan trust atau kepercayaan publik terhadap pemerintah lagi rendah, apapun omogannya tak akan dipercaya, Soal
statement tentang, tanggal Pemilu, sebagai pemimpin saya ingatkan jangan merusak negara dengan ide-ide pemilu,” jelasnya.
Kendati, sikap PDIP, Gerindra, Demokrat bahkan PKS satu gerbong menolak penundaan Pemilu. Hal yang sama diungkapkan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie. Dia mengingatkan, menunda pemilu adalah perbuatan menciderai reformasi dan sudah jelas ini cacat demokrasi.
“Saya kira ini bagian perampasan bahkan pemakzulan hak-hak sipil. Saya bilang ini sistem sosialis, liberal dan progresif. Kalau di Amerika pemainnya adalah Senator Demokrat Bernie Sanders,” ujarnya.
Menurut dia, ada tiga partai politik yang getol mendukung isu penundaan Pemilu. Meskipun, dalam survei hanya 13 persen pemilih PAN mendukung ide tersebut. Lebih parah lagi PKB yang mana 70 persen pemilihnya menolak penundaan pemilu dan Golkar 53 persen menolak.
“Saya kira Jokowi gagal dalam pemerintahannya. Kalau di Korea Selatan dan Jepang bila gagal mereka mundur. Mana mungkin mau dilanjutkan 2 sampai 3 tahun, survei di medsos mayoritas responden menolak justru isu kelangkaan minyak goreng yang lebih besar. Lihat saja belum lama ini survei dari Indopol menujukan elektabilitas Jokowi hanya 5,28 persen berada di urutan keempat,” bebernya.(nas)
