INDOPOS.CO.ID – Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengemukakan, dua risiko mundurnya SoftBank Group untuk berinvestasi di proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), Nusantara. Maka harus mengandalkan pendanaan lainnya.
“Konsekuensi dari mundurnya Softbank ada dua. Pertama, jika Pemerintah ingin mengejar pembangunan IKN tepat waktu maka investasi awal IKN sebanyak 80-90 persen harus diperoleh dari APBN,” kata Bhima melalui gawai, Jakarta, Sabtu (12/3/2022).
Apalagi di tengah target menurunkan defisit dibawah 3 persen pada 2023, maka Pemerintah akan andalkan keuntungan penerimaan dari komoditas dan menambah pembiayaan utang baru.
“Kedua, Pemerintah perlu cari pengganti Softbank entah lembaga investasi hedge fund maupun sovereign wealth fund dari negara mitra, seperti Arab Saudi,” ujar Bhima.
Namun, mencari investor sekelas perusahaan pendanaan raksasa dengan kantor pusat berada Minato, Tokyo, Jepang itu bukan hal mudah, apalagi proses pembangunan IKN segera dimulai.
“Butuh proses uji kelayakan, pembacaan situasi ekonomi dan hitung-hitungan manfaat sosial-politik bagi investor,” tutur Bhima.
Belum lagi, persoalan global yang mendera saat ini. Karenanya, tidak bisa cepat mencari investor untuk mega proyek IKN. “Ngga bisa, karena situasi makro ekonomi dan politik global sedang tidak stabil,” nilainya.
“Investor kakap tidak terlalu tertarik ke proyek, yang sifatnya non komersial seperti pembangunan gedung pemerintahan,” ujar Bhima.
Pengunduran Softbank dari proyek Ibu Kota Negara Baru di Indonesia diumumkan Jumat 11 Maret 2022. Namun mereka tetap berkomitmen mendukung ekosistem startup di Indonesia sekaligus yang terbesar di Asia Tenggara.
“Kami tidak (lagi) berinvestasi dalam proyek ini, tetapi, kami terus berinvestasi di Indonesia melalui perusahaan portofolio SoftBank Vision Fund,” tulis pengumuman resmi SoftBank dikutip dari Nikkei Asia pada, Sabtu (12/3/2022). (dan)
