INDOPOS.CO.ID – Ada sekitar 41 persen publik mengaku tidak puas atas kinerja pemerintahan Jokowi. Pernyataan tersebut diungkap Direktur Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melalui gawai, Senin (28/3/2022).
Menurut dia, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan hanya selisih dua persen dengan mereka yang menyatakan tidak puas. Sementara secara di bidang sosial 38 persen publik menyatakan tidak puas.
“Untuk mereka yang puas sebesar 53 persen, sementara yang ragu-ragu 9 persen,” katanya.
Pada bidang ekonomi, dikatakan Dedi, 46 persen masyarakat menyaatakan puas atas kinerja pemerintahan Jokowi. Sementara 42 persen menyatakan tidak puas.
“Untuk bidang politik dan hukum 56 persen masyarakat menyatakan tidak puas atas kinerja pemerintahan Jokowi dan 39 persen menyatakan puas,” bebernya.
Sementara untuk penilaian kondisi demokrasi pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan sebelumnya, lanjut Dedi, enam persen menyatakan lebih buruk, 12 persen menyatakan lebih baik dan 74 persen menyatakan netral.
“Hak pelayanan hukum di masa pemerintahan Jokowi masyarakat menyatakan 52 persen tidak puas, sementara hak untuk berpendapat 56 persen menyatakan puas,” ujarnya.
“Untuk penilaian kondisi ekonomi saat ini 46 persen masyarakat menyatakan buruk dibanding tahun lalu,”imbuhnya.
Dikatakan Dedi, hasil survei IPO masyarakat menginginkan pemerintah untuk segera mengendalikan harga kebutuhan pokok menempati urutan pertama disusul penciptaaan lapangan kerja dan pemberantasan korupsi.
“Pengendalian harga kebutuhan pokok mencapai 43,1 persen, sedangkan lapangan kerja mencapai 14,1 persen dan pemberantasan korupsi 12,4 persen,” ungkapnya. (nas)